Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Kalah dari Uzbekistan, Timnas U 23 Indonesia Masih Ada Peluang Lolos ke Olimpiade 2024 Paris
Olahraga
23 jam yang lalu
Kalah dari Uzbekistan, Timnas U 23 Indonesia Masih Ada Peluang Lolos ke Olimpiade 2024 Paris
2
Momen 26 Tahun BUMN, PLN Terus Kembangkan Ekosistem Kendaraan Listrik di Jakarta
Pemerintahan
8 jam yang lalu
Momen 26 Tahun BUMN, PLN Terus Kembangkan Ekosistem Kendaraan Listrik di Jakarta
3
Pejabat DKI Ini Bakal Mundur Sebagai ASN untuk Jadi Bupati Purwakarta
Pemerintahan
6 jam yang lalu
Pejabat DKI Ini Bakal Mundur Sebagai ASN untuk Jadi Bupati Purwakarta
4
Ramai-ramai Kecam Wasit, Baim Wong hingga Raffi Ahmad Suarakan #AFCCurangLagi
Olahraga
6 jam yang lalu
Ramai-ramai Kecam Wasit, Baim Wong hingga Raffi Ahmad Suarakan #AFCCurangLagi
5
Progres Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B di Pekan ke-31 Capai 10,43 Persen
Pemerintahan
5 jam yang lalu
Progres Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B di Pekan ke-31 Capai 10,43 Persen
6
Persiapkan Indonesia Hadapi Irak, Shin Tae-yong Optimistis Lolos ke Olimpiade 2024 Paris
Olahraga
6 jam yang lalu
Persiapkan Indonesia Hadapi Irak, Shin Tae-yong Optimistis Lolos ke Olimpiade 2024 Paris
Home  /  Berita  /  DKI Jakarta

Demokrat Tolak Rapid Test untuk Anggota DPR dan Keluarga

Demokrat Tolak Rapid Test untuk Anggota DPR dan Keluarga
Selasa, 24 Maret 2020 14:14 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Partai Demokrat menolak rapid test atau tes usap untuk anggota DPR dan keluarganya. Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias ibas menilai, seharusnya anggota Dewan memiliki rasa empati dan kemanusiaan terhadap masyarakat yang terinfeksi virus Corona.

Rapid test kepada anggota DPR itu dinilai tidak tepat karena masih banyak masyarakat yang membutuhkan tes Covid-19, sehingga tidak layak kalau anggota DPR mendapat prioritas menjalani rapid test.

"Dahulukan rakyat, karena mereka yang benar membutuhkan," ujar Ibas dalam keterangannya, Senin (24/3/2020).

Demokrat menolak rapid test karena alasan kemanusiaan, apalagi saat ini banyak tenaga medis gugur merawat para pasien virus Corona. Ibas meminta pemerintah memberikan kepastian, perlindungan hingga distribusi alat kesehatan kepada garda terdepan dalam penanganan Corona ini.

"Intinya negara harus perhatikan keadilan untuk semua warga, termasuk akses mendapatkan kepastian, perlindungan dan distribusi alat-alat kesehatan," kata Ibas.

Meski mengkritik kebijakan tersebut, Ibas mengapresiasi protokol Corona yang telah diterapkan Sekretariat DPR.

Ibas menuturkan, dalam kondisi kritis Corona, anggota DPR sebaiknya hadir memerangi virus Covid-19 bersama rakyat. Sebab, virus tersebut telah menjangkiti 579 warga dan merenggut 49 nyawa.

"Terpenting selamatkan rakyat. Itu perjuangan Demokrat," kata Ibas.***

wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/