JAKARTA - Komite I DPD RI berpandangan perlunya dilakukan perubahan terhadap UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. UU yang ada saat ini dinilai memiliki banyak kelemahan karena tidak secara spesifik mengatur pemberdayaan daerah perbatasan.  Hal ini tertuang dalam rapat kerja Komite I DPD RI dengan Gubernur Kalimantan Barat Cornelis, Gubernur NTT  Frans Lebu Raya, para Bupati dan walikota daerah perbatasan seperti Sintang, Alor, Nunukan, Sanggau, Malinau, Bintan, di ruang Rapat Komite I Senayan Jakarta, Rabu (10/2/2016).

JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) mengusulkan RUU Penyandang Disabilitas mencantumkan ketentuan yang mengatur 2 persen kuota tenaga di perusahaan diisi oleh penyandang disabilitas. Pemerintah juga dituntut memperhatikan fasilitas umum yang mengakomodir kepentingan para penyandang cacat. Hal ini terungkap dalam rapat kerja Komite III DPD RI dengan Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa di Ruang Rapat Komite III DPD RI, Komplek Parlemen, Selasa, (9/2/2016).

JAKARTA - Ketua DPD RI Irman Gusman (senator asal Sumatera Barat) menerima Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir dan pengurus PPM lainnya untuk bersilaturahim sekaligus memberikan masukan terhadap masalah kebangsaan dan kenegaraan, yaitu mendukung penguatan fungsi DPD RI di bidang legislasi.

JAKARTA - Berbagai pihak mulai menggulirkan dukungan terhadap upaya penguatan DPD RI. Salah satunya Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir dan jajarannya yang mendatangi Pimpinan DPD RI untuk menyatakan dukungannya kepada DPD RI. Haedar Nashir mengatakan pihaknya memberikan dukungan kepada DPD untuk mengkaji secara mendalam agenda-agenda tentang posisi dan peran DPD maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan struktur negara sebagai bagian dari amandemen UUD 45.

JAKARTA- Pertanyajan kinerja pemerintah mengenai kesejahteraan rakyat Papua, Komite I DPD RI menggelar rapat bersama Menkopolhukam, Luhut Binsar Panjaitan dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso, Selasa (09/02/2016) di Ruang Rapat Komite I DPD RI.

JAKARTA- Hasil rapat pembahasan RTRW Riau kembali mentok dan belum bisa di sahkan, Kementerian LHK telah memberikan ruang dan solusi yaitu dengan cara adendum pada SK 878.

JAKARTA- Anggota Komisi A DPRD Riau asal fraksi Partai Golkar, Abdul Fatah memberikan apresiasi terhadap Menteri LHK Siti Nurbaya, terkait dengan pembahasan RTRW Riau.

JAKARTA- Menurut Anggota Komisi A DPRD Riau Sugianto, data perusahaan perusak hutan yang masuk dalam kategori tersangka karhutla dari Polda Riau dan Kementerian LHK sangat jauh berbeda. Dimana data dari Kapolda Riau berjumlah 18 perusahaan, sedangkan data kementerian hanya ada dua.

JAKARTA- Pelaksana tugas Sekdaprov Riau Muhammad Yafiz dalam pemaparan di hadapan jajaran Kementerian Kehutanan, Kementerian Tata Ruang dan jajaran DPD RI menyatakan, dalam areal 1,6 hektare yang diberikan Menteri LHK, diharapkan tetap bisa dibebaskan menjadi 2,7 juta hektare. Karena ada beberapa wilayah yang masuk kawasan Kantor, seperti Kantor Walikota Dumai dan bangunan bersejarah seperti Candi Muara Takus.

JAKARTA- Rapat pembahasan RTRW Provinsi Riau resmi dibuka Ketua DPD RI Irman Gusman, sekitar pukul 13.15 WIB, Kamis (04/01/2016) di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V DPR RI.

JAKARTA- Penuhi Undangan Komisi IV DPR RI, Anggota DPRD Riau dijadwalkan menggelar pertemuan di ruang GBHN Nusantara V DPR RI, Kamis (04/02/2016) siang ini.

JAKARTA - Pemerintah diharapkan mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan yang terkait dengan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga dapat menurunkan angka kasus kekerasan yang belakangan semakin meningkat.