JAKARTA- Menanggapi keluhan warga mengenai pembangunan tembok perlintasan kereta api yang berada di kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung, Lampung. Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan warga kecamatan Enggal dan pihak terkait.

JAKARTA- Genderang perang terhadap moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) terus ditabuh. Perlawanan ini membuat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak berkutik. Isu moratorium pun kembali ditegaskan bukanlah pilihan pemerintah. Meski demikian, para pejuang DOB mengklaim usahanya bukan tindakan pengemis ke pusat pemerintahan.

JAKARTA- Menindaklanjuti sengketa aset gedung cawang kencana yang disampaikan oleh Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU), Badan Akuntabilitas Publik ( BAP ) DPD RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Keuangan juga perwakilan YCHU di ruang rapat Komite I DPD RI, Gedung B, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (14/03/2016) yang lalu.

JAKARTA- Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Irman Gusman dengan tegas meminta agar Perancis membatalkan kenaikan pajak CPO asal Indonesia. Hal tersebut ia sampaikan saat menerima Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) untuk Indonesia Corinne Breuze beserta Sekretaris Pertama Kedubes Perancis Quentin Biehler, Rabu (16/03/2016) di Gedung Nusantara III Senayan Jakarta.

JAKARTA- Pansus Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut (Karhutla) DPD RI menuntut adanya upaya pencegahan terhadap kebakaran lahan gambut daripada hanya memfokuskan pada aspek pemadaman. Selain itu, Pansus juga berharap adanya upaya revitalisasi dan pemanfaatan terhadap lahan gambut yang terbakar di tahun 2015, dikarenakan daerah gambut merupakan penyumbang kebakaran tebesar di Indonesia.

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan petinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan pupuk hayati di Kementerian Pertanian, pada tanggal 8 maret 2016 yang lalu.

JAKARTA- DPD RI mendukung pembentukan daerah otonomi yang didasarkan pada kepentingan strategis nasional dan kedaulatan NKRI, sepanjang tidak bertentangan dan menyangkut kepentingan daerah.

JAKARTA- Dukungan penguatan kepada DPD RI terus bertambah dari berbagai kalangan. Salah satunya adalah dukungan dari Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI), yang meminta peran dan fungsi kewenangan DPD RI lebih diperkuat.

JAKARTA- Masih banyaknya daerah-daerah yang sampai saat ini belum menerima pasokan listrik sesuai kebutuhan, Komite II DPD RI mendorong adanya pembangunan infrasftruktur kelistrikan di daerah oleh PLN.

JAKARTA- Saat ini peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) belum kuat bahkan Panwaslu hanya bersifat ad hoc. Hal tersebut tertuang dalam Rapat Dengar Pendapat Komite I DPD RI tentang Isu Strategis untuk Revisi Undang-Undang No.8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah, dengan Titi Anggraini dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM) dan Refly Harun Pengamat Hukum Tata Negara, di Senayan Jakarta Senin (14/03/2016).

JAKARTA- Jika dicermati sejak mulai beroperasi 1 Januari 2014, BPJS Kesehatan selalu jadi sasaran keluhan para pesertanya akibat fasilitas, infrastruktur dan pelayanan fasilitas kesehatan (faskes) yang memang harus diakui belum sempurna di negeri ini.

JAKARTA- Salah satu temuan yang mengejutkan para wakil rakyat dari Komisi V DPR RI saat berkunjung ke Bangkalan Provinsi Jawa Timur, yakni masih adanya petugas atau pendamping dana desa yang belum menerima gaji selama tiga bulan.