JAKARTA- Masih ingat kah anda dengan gerakan nasional reformasi yang digulirkan ratusan ribu kaum muda, dari berbagai ormas dan mahasiswa, pada bulan Mei 1998 silam. Siapa sangka, dibalik aksi yang cukup menggemparkan, dan menelan korban jiwa tersebut, salah satu Senator asal Sulawesi Utara yang kini duduk di DPD RI, ternyata menjadi salah satu aktor dalam gerakan menumbangkan rezim orde baru.

JAKARTA- Salah satu masalah yang sangat alot dibahas dalam rapat tripartit DPR, DPD dan Pemerintah adalah tentang Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), Penataan Daerah dan Desertada. Pasalnya Kedua RPP itu berkaitan langsung dengan otonomi daerah. Apalagi bicara tentang jumlah kabupaten kota dan provinsi di Indonesia yang dinilai ideal sampai tahun 2025.

JAKARTA- Luka ribuan warga Bumi Nyiur Melambai, kembali dibalut. Kekecewaan akan batalnya mengepal status Daerah Otonomi Baru (DOB) dalam genggaman, kini bisa terobati. Putusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo terkait moratorium DOB, disebut kontraproduktif.

JAKARTA- Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dengan tegas mengusulkan agar revisi UU Pilkada dipercepat. Melalui Sekretaris Fraksi PAN DPR RI, Yandri Susanto mengatakan, revisi tersebut harus segera dibahas, supaya ada ketetepan perturan dan pedoman dalam pilkada 2017 nanti.

PADANG - Ketua DPD RI Irman Gusman, tampak hadiri bersama ribuan undangan dalam pelantikan 12 kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada 2015 kabupaten/kota di Sumbar, Rabu (17/2/2016). Pelantikan sendiri dilaksanakan di Auditorium Gubernuran Sumbar, Jalan Sudirman Padang.

PADANG - Sebanyak 12 kepala daerah terpilih (bupati dan walikota) hasil Pilkada Sumbar 2015, secara resmi dilantik Gubernur Sumbar H. Irwan Prayitno di Auditorium Gubernuran Sumbar Jalan Sudirman Padang, Rabu (17/2/2016).

PADANG - Gubernur Sumbar H. Irwan Prayitno melantik secara resmib12 pasangan kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada Sumbar 2015 di Auditorium Gubernuran Sumbar, Rabu (17/2/2016). Para kepala daerah akan menduduki jabatan periode 2016-2021.

JAKARTA- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon mengaku tidak ada istilah urgensi terkait pembuatan Paspor Diplomatik atau Paspor Hitam bagi Anggota DPR. Menurutnya, jika mau dilanjutkan atau tidak itu sah-sah saja.

JAKARTA- Terkait masih pro dan kontra rencana revisi UU KPK, Presiden Joko Widodo diminta tidak mengambil kesempatan dan mengambil keuntungan dari isu yang berkembang.

JAKARTA- Untuk menarik anggaran dan program nasional dari pemerintah pusat, Komisi IV DPRD Siak temui anggota DPD RI asal Provinsi Riau guna mendukung percepatan pembangunan di kabupaten Siak.

JAKARTA - Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI memiliki urgensi tinggi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, sehingga usulan pembubaran DPD RI dinilai sebagai langkah kemunduran konstitusi.

JAKARTA - Pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) dirasa perlu ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga perusahaan pelaksana CSR memiliki pegangan dalam melaksanakan CSR yang tepat sasaran. Pelaksanaan CSR perlu diatur sehingga tidak hanya sekedar bantuan sosial, tapi mampu memandirikan masyakarat.