Mengutip Bergelora, rencana rapat itu diketahui dari dokumen surat undangan berkop Kemenko Polhukam yang beredar. Bernomor B-709/DN.00.03/3/2022, surat itu ditandatangani Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam Djaka Budi Utama, Rabu 16 Maret 2022.
Dalam surat itu, tertuang perihal permohonan agar Ketua KPU Balikpapan, Ketua Bawaslu Kota Balikpapan dan Kaban Kesbangpol Kota Balikpapan bersedia menjadi narasumber.
Terkait hal ini, Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan, rapat koordinasi tersebut bertujuan untuk menjawab isu mengenai wacana penundaan Pemilu 2024.
"Jadi itu agenda untuk menjawab bahwa isu penundaan Pemilu itu takkan memengaruhi tahap-tahap kerja pemerintah untuk menyiapkan Pemilu dan Pilkada pada tahun 2024," kata Mahfud melalui pesan singkat, Jumat (18/3/2022).
Mahfud menegaskan, pemerintah akan tetap bekerja dengan berpedoman pada agenda konstitusional bahwa pada 2024 menggelar Pemilu dan Pilkada serentak.
Ia mengatakan, isu yang berkembang saat ini mengenai wacana penundaan Pemilu 2024 merupakan isu di luar agenda pemerintah.
"Isu yang berkembang itu adalah isu politik di luar agenda tugas pemerintah dan pemerintah tidak bisa menyetujui maupun menolak," tegas dia.***
