Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Indonesia Gagal Juara Piala Uber 2024, Ester Sudah Tunjukkan Perlawanan Maksimal
Olahraga
21 jam yang lalu
Indonesia Gagal Juara Piala Uber 2024, Ester Sudah Tunjukkan Perlawanan Maksimal
2
Jalani Sosialisasi VAR, Skuat Pesut Etam Antusias
Olahraga
20 jam yang lalu
Jalani Sosialisasi VAR, Skuat Pesut Etam Antusias
3
Antusiasme Alberto Rodriguez Jajal Championship Series Lawan Bali United
Olahraga
20 jam yang lalu
Antusiasme Alberto Rodriguez Jajal Championship Series Lawan Bali United
4
Ciro Alves dan Pengorbanan Untuk Persib Bandung Catat Statistik Apik
Olahraga
20 jam yang lalu
Ciro Alves dan Pengorbanan Untuk Persib Bandung Catat Statistik Apik
5
Ginting Tak Mampu Lepas dari Tekanan, Indonesia Tertinggal 0-1 dari China
Olahraga
18 jam yang lalu
Ginting Tak Mampu Lepas dari Tekanan, Indonesia Tertinggal 0-1 dari China
6
Kalahkan Li Shi Feng, Joko Jaga Peluang Indonesia Rebut Piala Thomas 2024
Olahraga
14 jam yang lalu
Kalahkan Li Shi Feng, Joko Jaga Peluang Indonesia Rebut Piala Thomas 2024
Home  /  Berita  /  Umum

Otsus Bukan Solusi, Orang Papua Maunya Apa?

Otsus Bukan Solusi, Orang Papua Maunya Apa?
Ilustrasi orang Papua dalam sebuah tarian dengan Bendera Merah Putih. (foto: dok. ist./via boombastis)
Sabtu, 13 Maret 2021 12:14 WIB
JAKARTA - Anggota DPD RI (Dewan Perwakilan Daerah) RI dari Papua, Filep Wamafma, mengungkapkan bahwa menurut rakyat Papua dan kelompok-kelompok di Papua, UU Otsus (Undang-Undang Otonomi Khusus) bukan lagi solusi. Pemerintah pusat diharap membuka ruang bahwa otsus itu bukan satu-satunya kebijakan urgent bagi rakyat Papua.

"Bagi saya otsus itu bukan kebijakan satu-satunya, namun masih banyak kebijakan lain yang membangun Papua. Bagaimana kalau Papua tanpa otonomi khusus? Nah, ini yang harus dipikirkan oleh masyarakat Papua dan bukan sebaliknya Pemerintah memaksa Otsus dengan segala konsekuensi yang ada," kata Filep dikutip GoNews.co dari pernyataan pers Sabtu (13/3/2021).

Perjalanan Otsus selama 20 tahun sebelumnya, juga harus dievaluasi secara transparan. Menurutnya, otsus kemarin tidak berdampak signifikan dalam kehidupan atau kesejahteraan masyarakat. Jadi, "Jangan memaksakan (otsus, red)!".

"Bahkan karena kebijakan ini, membuat sejumlah penolakan dari rakyat Papua. Hal ini memakan korban dari kalangan rakyat sipil dan ini sesuatu yang tidak bagus. Biarlah demokrasi memberikan ruang untuk menentukan," kata Filep.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Papua Barat, Papua, DKI Jakarta, DPD RI, Umum
wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/