Insiden KM 50 Tol Cikampek Bisa Berujung di Peradilan HAM, Komnas HAM jangan Sampai Masuk Angin

JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menyatakan, tewasnya 6 laskar FPI dalam insiden dengan polisi di ruas tol Cikampek KM 50 pada 7 Desember 2020 lalu, bisa bermuara pada pengadilan HAM dan menggunakan mekanisme undang-undang 26/2000.

"Penyelidiknya adalah Komnas HAM, penyidik dan penuntutnya adalah Jaksa Agung, bahkan bisa jaksa independen," kata Refly kepada Gonews.co di Jakarta, Kamis (17/12/2020).

Refly mengaskan pentingnya proses hukum yang genuine dan menjaga trust rakyat untuk kasus yang oleh sebagian pihak telah dikategorikan bisa masuk dalam kasus pelanggaran HAM tersebut. Tim pencari fakta independen, merupakan salah satu alat yang bisa digunakan untuk menjamin rasa keadilan rakyat.

Komnas HAM, menurut Refly bisa menjadi salah satu fasilator tim ini. Selain, "bisa juga difasilitasi oleh presiden, atau bisa juga oleh DPR,".

Mengingat bahwa kasus ini bisa berujung pada peradilan HAM dimana Komnas HAM terlibat di dalamnya, Refly berharap Komnas HAM bisa bekerja independen. Meski pun, sebagaimana lembaga-lembaga independen lainnya, umum diketahui bahwa pemilihan komisioner juga tidak murni independen ketika masih ada lobi-lobi politik di dalamnya.

Sejauh ini, kata Refly, berdasarkan pemberitaan Komnas HAM memang sudah menunjukan upayanya. Ini terlihat dari adanya bukti baru yang mereka dapatkan meski konon masih membutuhkan pendalaman.

"Kita dukung Komnas HAM, kita dukung polisi. Hanya memang tetap harus dikawal Komnas HAM-nya jangka sampai masuk angin, atau Komnas HAM-nya diintimidasi," kata Refly.

Refly menegaskan dirinya tidak menduga dan menuding adanya intimidasi terhadap Komnas HAM. Tapi, "secara theorycly bisa saja terjadi (intimidasi, red) oleh siapapun,".***