DPR Temukan Gudang Bulog Didominasi Stok Beras Impor

JAKARTA - Komisi IV DPR RI menemukan beras impor yang mendominasi komposisi stok beras di gudang Bulog Padang, Sumatera Barat, dalam kunjungan kerja di mada reses beberapa waktu lalu.

Salah satu anggota Komisi IV DPR RI, Hermanto, yang ikut dalam kunjungan tersebut, dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (31/07/2019) lalu mengatakan, "rupanya Bulog kesulitan menyerap beras lokal".

Dalam menyerap beras, jelas Hermanto, Bulog berpatokan pada harga pembelian pemerintah (HPP) gabah. Namun nilai HPP terlalu rendah dan harga di pasar lokal selalu jauh lebih tinggi. "Di Sumatera Barat, para petani umumnya memproduksi beras premium yang dijual dengan harga di atas HPP,".

"Dari realitas tersebut, petani rugi bila menjual gabahnya ke Bulog. Sementara itu Bulog tidak bisa beli karena harus berpedoman pada HPP. Karena tidak bisa beli beras lokal, akibatnya anggaran yang telah disediakan tidak terserap," ungkap Hermanto.

Di sisi lain, Bulog bertugas menjaga stabilitas harga beras agar inflasi dapat dikendalikan. Untuk melaksanakan tugas tersebut maka stok beras di Bulog harus cukup. Karena stok beras tidak bisa dicukupi oleh serapan lokal maka Bulog mencukupinya dengan beras impor.

Lebih jauh Hermanto berpendapat, pemberlakuan HPP tidak mesti permanen. "Perlu diberi limit waktu dan agak fleksibel, agar Bulog tidak terbelenggu dan petani sejahtera," ujar Legislator dari f-PKS ini.

Prinsip yang perlu diperhatikan dalam penerapan HPP berlimit waktu dan agak fleksibel tersebut adalah harus tetap menjaga stabilitas harga, sensitif terhadap perubahan harga, dalam masa waktu tertentu dapat dievaluasi, tidak merugikan petani dan juga tidak memberatkan konsumen. "Dengan demikian kedua belah pihak menikmati benefit, sama-sama untung," tutur Hermanto.

"Anggaran yang cukup besar yang diamanatkan pada Bulog juga dapat terserap secara optimal," Hermanto juga mendorong Bulog agar membeli beras premium petani di sumbar dengan harga komersial karena Bulog memiliki proporsional anggaran untuk pembelian komersial, pungkas legislator dari Dapil Sumatera Barat 1 ini.***