DPRD Kampar Berjanji Carikan Solusi Polemik Insentif Guru Madrasah

BANGKINANG - Forum guru Madrasah Aliyah (MA) se-Kabupaten Kampar mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kampar, Selasa (25/9/2018). Rencananya para guru MA tersebut ingin mengadukan nasib ke DPRD terkait ketidakjelasan mengenai pembiayaan insentif yang belum mereka terima. Kendatipun menunggu dari pagi sampai sore, mereka belum mendapatkan kesempatan untuk bertatap muka.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kampar, Ahmad Fikri mengatakan bahwa adanya agenda  yang harus didahulukan. Fikri menjelaskan anggota dewan sedang rapat paripurna untuk pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ( Ranperda). " Pembahasan memakan waktu sampai malam, akan kita carikan waktu yang tepat," ujar Fikri disela rapat pembahasan, Selasa (25/9/2018) malam tadi.

Mengenai pembiayaan insentif, Fikri memaparkan bahwa Bupati Kampar, Azis zaenal sudah berjanji untuk memperhatikan nasib para guru. Ia mengatakan tidak hanya para guru MA saja, para guru yang berada dibawah Kementerian Agama ( Kemenag) juga mendapatkan prioritas dalam mekanisme pembiayaan insentif tersebut."Pembiayan tersebut wajib kita realisasikan ," tegasnya. 

Onga mengatakan mekanisme insentif tersebut akan dibayarkan secara bertahap. Walaupun tidak bisa dibayarkan secara keseluruhan, DPRD akan usahakan mencari solusi terbaik menenai permasalahan tersebut.

Hal senada juga disampaikan oleh anggota DPRD Kampar dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), M Anshor. Anshor dalam penyampai pandangan fraksi PKS- PPP pada rapat paripurna RAPBD- P Tahun anggaran 2018, meminta pemerintah Kabupaten Kampar mencari solusi untuk mengalokasikan anggaran insentif untuk guru dibawah Kemenag.

Menurutnya semenjak kebijakan  pembiayaan berpindah ke Provinsi Riau, para guru ditingkat MA tidak mendapatkan insentif lagi. "Padahal pemerintah pada tahun- tahun sebelumnya ada dianggarkan," ujarnya. ***