Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Gerindra Siapkan Empat Tokoh Ini untuk Pilkada DKI
Pemerintahan
18 jam yang lalu
Gerindra Siapkan Empat Tokoh Ini untuk Pilkada DKI
2
PSM Makassar dan Borneo FC Resmi Ikuti ASEAN Club Championship
Olahraga
18 jam yang lalu
PSM Makassar dan Borneo FC Resmi Ikuti ASEAN Club Championship
3
Indonesia Gagal Raih Tiket ke Olimpiade 2024 Paris, Shin Tae-yong Kena Kartu Merah
Olahraga
14 jam yang lalu
Indonesia Gagal Raih Tiket ke Olimpiade 2024 Paris, Shin Tae-yong Kena Kartu Merah
4
Gagal ke Olimpiade 2024 Paris, Iwan Bule Tetap Apresiasi Perjuangan Garuda Muda
Olahraga
14 jam yang lalu
Gagal ke Olimpiade 2024 Paris, Iwan Bule Tetap Apresiasi Perjuangan Garuda Muda
5
Haris Muhammadun Mantap Melaju Sebagai Wakil Wali Kota Tangerang
Pemerintahan
18 jam yang lalu
Haris Muhammadun Mantap Melaju Sebagai Wakil Wali Kota Tangerang
6
Erick Thohir, Terima Kasih Garuda Muda,Terima Kasih Indonesia
Olahraga
14 jam yang lalu
Erick Thohir, Terima Kasih Garuda Muda,Terima Kasih Indonesia
Home  /  Berita  /  Sumatera Utara

Dinasti Politik Disinyalir Terjadi di Pilkada Serentak 2018

Dinasti Politik Disinyalir Terjadi di Pilkada Serentak 2018
Rabu, 30 Agustus 2017 10:33 WIB

MEDAN-Dinasti politik disinyalir terjadi di pilkada serentak 2018, salah satunya di Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), Provinsi Sumatera Utara.

Informasi diperoleh mengatakan bahwa Walikota Padangsidimpuan Andar Amin Harahap akan maju di Pilkada Paluta 2018. Andar Amin Harahap adalah anak kandung dari Bupati Bachrum Harahap yang memimpin Kabupaten Paluta selama dua periode.

Menyikapi hal itu, Pengamat Politik Shohibul Anshor Siregar mengatakan bahwa dinasti politik sesuatu yang tampak begitu mengemuka di dalam proses demokratisasi Indonesia.

Hal itu terjadi dikarenakan para elit politik masih memahami nilai-nilai konservatif pada masa kerajaan-kerajaan lama.

"Akarnya ada pada egalitarianisme yang sulit tumbuh, ditopang oleh tradisi politik yang dibangun oleh para elit politik di Jakarta, mengingat nilai-nilai konservatif kerajaan-kerajaan lama yang umumnya berindikasi sedikit-banyaknya anti merit system," ucap Shohibul Anshor.

Menurut Shohibul, fenomena dinasti politik saat ini masih mendapat pengejawantahan di daerah. "Sungguh tak ada pasal yang eksplisit dalam ketentuan perundang-undangan yang melarang tradisi politik ini," sebutnya.

Tetapi, lanjut Shohibul, untuk Provinsi Sumatera Utara, kejadian yang mirip sudah pernah terjadi, di antaranya ketika Pilkada Kota Tanjungbalai, Pilkada Asahan, Pilkada Labuhanbatu (induk) dan lainnya.

Jika dilihat dari semua data itu, masih Shohibul, model rencana dinastinya tidak seregam, ada yang mengajukan anak sebagai calon penerus, ada yang mengajukan istri dan ada yang mengajukan kolega.

"Khusus yang terakhir ini nilai kedisnatiannya agak longgar, tetapi tetap dengan agenda pengabadian orang dekat di puncak kekuasaan lokal," serunya.

Shohibul juga tidak menampik jika dinasti politik pada pesta demokratisasi di Indonesia akan berakhir dengan kepedihan.

"contoh-contoh itu mengisahkan kegagalan total. Saya belum mengetaui apakah ada studi mengenai ini, tetapi dugaan saya, rakyat cendrung menolak," tegas Shohibul.

Editor:Wen
Sumber:drc
Kategori:Sumatera Utara, Politik
wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/