Wan Abu Bakar: Pancasila Diperlukan untuk Mencegah Bahaya Laten Komunis

PEKANBARU- Memasuki Era Reformasi banyak pihak mulai yakin dan percaya bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) yang terkubur puluhan tahun yang lalu, saat ini sudah mulai menggeliat menunjukan wajahnya walaupun dalam bentuk metamorfosis ataupun bayang-bayang politik.

Sebagai wujud baru, mereka mengindentifikasikan dirinya sebagai korban pelanggaran HAM ditahun 1965 oleh TNI dan umat Islam, Karena itu setiap komunitas selalu menggunakan nama-nama yang mengesankan dirinya korban. Hal tersebut diungkapkan H Wan Abu Bakar dalam diskusi Mencegah Bahaya Laten Komunis di Pustaka Wilayah Soeman HS, Selasa (26/01/2016).

Menurut Wan Abu Bakar, hampir semua organisasi-organisasi metamorfosis PKI mengusung Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM), sedangkan pada kenyataannya paham Komunis tidak mengenal Demokrasi dan Hak Asasi Manusia.

"Saat ini diyakini Komunis Indonesia telah ''comeback'', namun tidak menggunakan strategi Revolusioner seperti pada tahun 1965, akan tetapi mereka berusaha keras memangkas semua peraturan perundangan yang membatasi ruang gerak partai dan paham Marxisme antara melakukan Judicial Review ke Mahkamah konstitusi terhadap UU Pemilu tahun 2003," jelasnya.

Dan menurutnya, mereka (komunias wajah baru) berhasil mencabut pasal 60 huruf g yang berkaitan dengan syarat menjadi anggota DPR-MPR bukan dari partai terlarang Komunis.

"Sejak mereka berhasil mencabut pasal tersebut diatas orang-orang PKI berhak memilih dan dipilih dalam pemilu. Anggota-anggota PKI bisa menjadi anggota DPR- MPR secara bersamaan, Dwi Fungsi ABRI sudah dicabut, sehingga peranan militer dipanggung politik seakan diganti oleh kader-kader PKI," jelasnya.

Selain itu Wan Abu Bakar juga menceritakan sejarah Partai Komunis Indonesia yang saat itu menjadi lawan politik Partai Islam yakni Masyumi.

"Gerakan mereka ini awalnya memang mengincar tokoh-tokoh muslim yang berasal dari Partai Masyumi. Namun setelah berjalan dan menemukan kendaraan politik, mereka bukan hanya mengincar kaum muslim, tapi juga mengincar para tokoh yang mendirikan tegaknya Pancasila," jelasnya.

Masih menurut Wan Abu Bakar, potensi yang dimiliki Indonesia mendorong para Pendiri Bangsa bersikap hati-hati, cermat dan bijaksana dalam menyiapkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka.

"Dari sidang Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan, Negara yang dipilih adalah Kesatuan Kebangsaan yang berbentuk Republik, Negara Kekeluargaan dan Undang-undang Dasar 1945, adalah undang-undang yang disusun dalam bingkai sistim kekeluargaan. Jadi betapa pentingnya Pancasila sebagai pedoman bagi masyarakat seluruh Indonesia, guna mencegah tumbuhnya paham komunis di Indonesia," paparnya lagi.

Bahkan menurutnya saat ini masih banyak sekali masyarakat Indonesia yang seakan lupa dengan butir-butir pancasila serta memaknai apa isi dan pesan dari Pancasila itu sendiri. ***