Din: Pertentangkan Pancasila dengan Khilafah Membuka Luka Lama dan Menyinggung Perasaan Umat Islam

PANDEGLANG - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), M Din Syamsuddin mengatakan, penyebutan istilah khilafah dalam kampanye Pilpres 2019 merupakan bentuk politisasi agama yang bersifat peyoratif.

Karena itu, Din mengimbau pendukung kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk menghindari penyebutan istilah khilafah dalam kampanye Pilpres 2019.

Dikutip dari suara.com, Din dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Sabtu dini hari (30/2/2019), menyebutkan bahwa imbauan itu sesuai Taushiyah Dewan Pertimbangan MUI sebagai hasil Rapat Pleno Ke-37 pada 28 Maret 2019 kemarin.

Menurut Din, walaupun di Indonesia khilafah sebagai lembaga politik tidak diterima luas, namun khilafah yang disebut dalam Alquran adalah ajaran Islam yang mulia.

''Manusia mengemban misi menjadi wakil Tuhan di bumi atau khalifatullah fil ardh,'' kata Din.

Ia menegaskan, mempertentangkan khilafah dengan Pancasila adalah identik dengan mempertentangkan negara Islam dengan negara Pancasila, yang sesungguh sudah lama selesai dengan penegasan negara Pancasila sebagai Darul Ahdi was Syahadah atau negara kesepakatan dan kesaksian.

''Upaya mempertentangkannya merupakan upaya membuka luka lama dan dapat menyinggung perasaan umat Islam,'' ujar Din.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menambahkan, menisbatkan sesuatu yang dianggap anti-Pancasila terhadap satu kelompok adalah labelisasi dan generalisasi (mengebyah-uyah) yang berbahaya, dapat menciptakan suasana perpecahan di tubuh bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, MUI mengimbau segenap elemen bangsa agar jangan terpengaruh apalagi terprovokasi dengan pikiran-pikiran yang tidak relevan dan kondusif bagi Pemilu 2019 yang damai.

''Mari kita ciptakan Pemilu/Pilpres yang damai, berkualitas, berkeadilan, dan berkeadaban,'' ujarnya.***