Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Kalahkan Li Shi Feng, Joko Jaga Peluang Indonesia Rebut Piala Thomas 2024
Olahraga
23 jam yang lalu
Kalahkan Li Shi Feng, Joko Jaga Peluang Indonesia Rebut Piala Thomas 2024
2
Indonesia Tertinggal 0-2 Atas China, Fajar/Rian: Liang/Wang Lebih Berani dan CerdikĀ 
Olahraga
23 jam yang lalu
Indonesia Tertinggal 0-2 Atas China, Fajar/Rian: Liang/Wang Lebih Berani dan CerdikĀ 
3
Indonesia Runner Up Piala Thomas, Bakri Kesulitan Keluar dari Tekanan
Olahraga
20 jam yang lalu
Indonesia Runner Up Piala Thomas, Bakri Kesulitan Keluar dari Tekanan
4
Ketua FKDM DKI Sebut Kinerja Pj Gubernur Sudah Bagus
Pemerintahan
3 jam yang lalu
Ketua FKDM DKI Sebut Kinerja Pj Gubernur Sudah Bagus
5
Ketua Umum Forkabi Nilai Heru Budi Layak Pimpin Jakarta
DKI Jakarta
3 jam yang lalu
Ketua Umum Forkabi Nilai Heru Budi Layak Pimpin Jakarta
6
Pemprov DKI Raih Provinsi Terbaik Tiga Penghargaan Pembangunan Daerah
Pemerintahan
3 jam yang lalu
Pemprov DKI Raih Provinsi Terbaik Tiga Penghargaan Pembangunan Daerah

Persoalan Kekurangan Guru dan Kesejahteraan PNS Masih Jadi Sorotan

Persoalan Kekurangan Guru dan Kesejahteraan PNS Masih Jadi Sorotan
Rabu, 17 Januari 2018 15:00 WIB
JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Esti Wijayanti berharap pemerintah menindaklanjuti kekurangan guru yang terjadi di seluruh Indonesia. Esti juga mempertanyakan roadmap yang akan dibuat untuk penyelesaian masalah guru tersebut, termasuk penyebaran guru. Karena sampai saat ini belum ada progres yang mampu menguatkan dan meyakinkan kita tentang bagaimana dengan persoalan guru itu kedepan.

"Persoalan kekurangan guru itu termasuk juga didalamnya adalah masalah kesejahteraan guru. Saya berharap agar ada tindaklanjutnya," ujar politikus PDI Perjuangan, di Kompleks Parlemen, Selasa (16/1/2018).

Menurut Esti, untuk guru yang PNS mungkin sudah tidak terlalu masalah. Hanya saja untuk yang non PNS, diperlukan diskusi lebih lanjut antara Kementerian Pendidikan, Kementerian Dalam Negeri, Menkeu, dan juga Bapenas untuk menyelesaikan problem kesejahteraan guru. Apalagi, kata Presiden Joko Widodo pernah meminta supaya Kabupaten/Kota menyediakan anggaran bagi para guru honorer di tingkat PAUD.

"Perlu juga ada tindak lanjut terhadap sekolah-sekolah pada tingkatan yang lainnya, yakni SD, SMP, dan SMA," katanya.

Esti melanjutkan tidak mungkin APBN mampu menyangga semua. Tetapi jik APBN tidak mampu menyangga itu semua, perlu membuat regulasi supaya Kabupaten/Kota dan Provinsi mempunyai tanggung jawab untuk memberi anggaran yang lebih baik dari yang sudah ada sekarang ini. Tanpa regulasi tentu akan kesulitan. Pihaknya meminta kepada Kabupaten/Kota dan Provinsi untuk bisa menambah alokasi anggaran itu,

"Sebab problem pendidikan tidak mungkin bisa hanya diselesaikan dengan APBN," ucapnya Esti. ***

Editor:Hermanto Ansam
Sumber:republika.co.id
Kategori:Ragam
wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/