Pemuda Riau Kembali Berdemo Minta Kemendagri Usut Kasus Bupati Rohul Terpilih

JAKARTA - Sekitar 200-an mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Riau (PIR) hari ini (Senin, 18/4/2016) kembali ini melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI), Jakarta Pusat.

Aksi ini dilakukan karena Kemendagri dianggap tidak memiliki taring untuk menindak Kepala Daerah terpilih yang terlibat kasus korupsi.

Aksi ini sempat diwarnai dengan pelemparan telur busuk dan keranda mayat sebagai simbol matinya hati nurani Menteri Tjahjo Kumolo karena dinilai tidak tegas terhadap kepala daerah yang terlibat korupsi.

Koordinator aksi, Muhammad Brandon, mengatakan sebagai perwakilan masyarakat Riau dirinya merasa sedih melihat Bupati Rokan Hulu (Rohul) yang sudah ditetapkan sebagai tersangka namun masih akan tetap dilantik.

Bupati Rohul terpilih yakni Suparman dijadikan tersangka oleh KPK dengan sangkaan memberikan suap. “Kami meminta Kemendagri memberhentikan Bupati Rohul karena sudah ditetapkan tersangka oleh KPK,” tutur Brandon.

Brandon menambahkan, saat ini KPK sedang mengusut kasus dugaan korupsi pengesahan APBD Riau 2014-2015 yang melibatkan mantan Ketua DPRD Provinsi Riau tersebut, Suparman. “Pemuda Indonesia Riau menuntut Bapak Tjahjo Kumolo (Mendagri) agar punya etika menindak Kepala daerah yang terlibat kasus korupsi. Kami juga meminta KPK untuk profesional dalam menjalankan tugasnya. Barang bukti sudah cukup, segera lakukan penahanan terhadap tersangka,” tegasnya.

Dia khawatir jika tidak segera dilakukan penahanan maka tersangka akan melarikan diri dan merusak etika bernegara. ''Kalau dia melarikan diri seperti koruptor yang lain bagaimana,'' ujarnya.

Untuk itu jika Kemendagri dan KPK tidak segera menahan Bupati Rohul maka dirinya akan menduduki kantor Kemendagri dan KPK dengan jumlah yang lebih besar hingga tuntutannya terpenuhi.

Sebagaimana diketahui, KPK menetapkan Bupati Rokan Hulu, Suparman dan mantan Ketua DPRD Riau, Johar Firdaus; sebagai tersangka. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik melakukan pengembangan penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan suap pembahasan serta pengesahan Rancangan APBD-P 2014 dan RAPBD Tambahan 2015 Provinsi Riau. ***