PSI Tolak Perda Syariah, Suhud Alynudin: Hanya PKI yang Menolak Agama

JAKARTA - Pernyataan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie yang akan menolak semua peraturan daerah (Perda) berlandasakan agama, termasuk Perda Syariah, mendapat kritikan dari berbagai pihak.

Dikutip dari kumparan.com, Direktur Pencapresan DPP PKS Suhud Alynudin mengasosiasikan sikap PSI tersebut dengan PKI. ''Hanya PKI yang menolak agama. Perda itu merupakan wujud aspirasi rakyat di daerah tersebut. Harus dihormati,'' kata Suhud.

Parpol Islam yang satu koalisi dengan PSI dalam pencalonan Jokowi-Ma'ruf, seperti PPP, juga mengkritik. Ketum PPP Romahurmuziy menegaskan, bagi partainya, memperjuangkan Perda bernuansa syariah bukan suatu hal yang bisa dikompromikan.

''Merupakan fardhu kifayah adanya partai politik yang memperjuangkan undang-undang bernuansa syariah, atau undang-undang bernuansa Islam ke dalam undang-undang di lingkungan Republik Indonesia,'' kata Romy.

Sementara Wasekjen PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan, wacana Grace tersebut masih masih harus diuji kembali di masyarakat. ''Ini hanya isu aja. Jualan politik. Dipahami secara biasa saja. Tidak usah terlalu serius. Kita lihat saja apa yang terjadi setelah Pemilu nanti,'' kata Saleh.

Senada dengan PAN, PKB pun melihat narasi yan dibangun Grace masih perlu diuji lewat pemilu di daerah. Ketua DPP PKB Lukman Edy menambahkan PSI harus cermat menentukan Perda bernuansa agama seperti apa yang ditentang. Pasalnya, menurut Lukman selama ini Perda bernuanasa agama yang berlaku di sejumlah daerah di Indonesa tidak bertentangan dengan UUD 1945.

''Saran saya bagi PSI harus memilah-memilah perda syariah mana yang ditetentang karena mengandung muatan intoleransi dan Perda syariah mana yang itu tidak melanggar uud 1945," kata Lukman.

''Enggak bisa juga mengmbil generalisasi , keliru PSI kalau menggeneralisasi,'' tambanya.

Advokat Eggi Sudjana mengatasnamakan Laskar Persaudaraan Pekerja Muslim di Indonesia (PPMI), bahkan membawa polemik ini ke ranah hukum, melaporkan Grace Natalie ke Bareskrim Mabes Polri.

Namun, hinga kini Grace Natalie tetap teguh dengan sikap partainya tersebut. Ia berharap produk hukum yang dikeluarkan pemerintah daerah tak diskriminatif.

''Kami ingin agar produk hukum adalah universal, tidak parsial, tidak mendasar pada agama apapun,'' kata Grace.***