DPR Minta BPK dan BPKP Kawal Penyaluran Subsidi BBM hingga Bantuan Sosial

JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin dalam siaran parlemen, Kamis (8/9/2022), mengimbau, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk terus mengawal penyaluran berbagai subsidi dan bantuan sosial (Bansos) agar semakin tepat sasaran.

"Banyak petani dan nelayan di daerah pemilihan (Dapil) saya yang mengeluhkan sulitnya memperoleh BBM maupun pupuk bersubsidi. Belum lagi persoalan Bansos yang sering tumpang tindih. Fakta lapangan ini tentu menjadi tugas besar bagi BPKP dan BPK untuk terus kawal perbaikan data, tata kelola, akuntabilitas, dan penyalurannya. Termasuk penyaluran Bansos yang penting sebagai bantalan untuk lindungi daya beli masyarakat akibat penyesuaian tarif BBM," ungkap Puteri sebagaimana dikutip GoNEWS.co.

Baca Juga: Anggota DPR: Kenaikan BBM Bisa Picu Gelombang PHK 

Baca Juga: DPR Minta KLHK Dukung Peran Komunitas dalam Penanganan Sampah 

Politisi Partai Golkar ini juga mendorong BPKP untuk terus mengawasi dan memeriksa pelaksanaan pembangunan infrastruktur publik khususnya di bidang pendidikan. "Saya juga mendorong BPKP untuk terus terjun ke lapangan melihat dan mengawasi pelaksanaan pembangunan di daerah. Terutama dalam hal pengawasan atas pembangunan sekolah," tandas Putri.

"Karena dapil saya yang jaraknya hanya 2 jam dari Jakarta saja masih ditemukan kondisi sekolah yang sangat memprihatinkan dan tidak layak. Makanya, BPKP harus pastikan anggaran pendidikan memang untuk menunjang kemajuan dunia pendidikan dan agar tidak disalahgunakan oknum tertentu," sambung Puteri, yang merupakan legislator dapil Jawa Barat VII tersebut.

Baca Juga: Alasan Transparansi, Legislator PDIP Dukung Kenaikan Harga BBM Dibatalkan 

Baca Juga: Pemerintah Pusat minta Pemerintah Daerah Atasi Inflasi akibat Kenaikan BBM 

Sebelumnya, Pemerintah menyebut selama ini subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) justru tidak tepat sasaran karena dinikmati oleh kalangan mampu. Data Kementerian Keuangan pun menyatakan hanya 5 persen subsidi bahan bakar Solar dan 20 persen subsidi bahan bakar Pertalite yang digunakan rumah tangga miskin.***