Keamanan Integrasi NIK-NPWP Disorot Lagi, Kali Ini oleh Gus Muhaimin

JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Rabu (13/10/2021), meminta pemerintah untuk memastikan keamanan data pribadi masyarakat terkait integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Menurut Gus Muhaimin, integrasi NIK dan NPWP sebagaimana tertuang dalam Undang-undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang baru disahkan memerlukan pengamanan memadai agar masyarakat tidak dirugikan.

"Saya kira itu (integrasi NIK dan NPWP) adalah terobosan bagus. Tapi yang perlu diingat adalah soal keamanannya. Pemerintah tentu saja harus memastikan keamanan data penduduk," kata Gus Muhaimin dikutip GoNEWS.co.

Wakil Ketua DPR RI ini meminta pemerintah menjadikan banyak kasus bobolnya data penduduk yang sudah terjadi sebelumnya, seperti yang terjadi pada aplikasi eHAC. Menurutnya hal itu bisa dijadikan pelajaran betapa pentingnya keamanan data penduduk.

"Contoh kasusnya sudah banyak, aplikasi yang berkaitan dengan Covid-19 misalnya bisa dijadikan pelajaran oleh pemerintah bahwa keamanan data itu sangat penting. Kalau perlu keamanannya berlapis saja," tutur Gus Muhaimin.

Gus Muhaimin berujar bukan tidak sepakat dilakukannya integrasi data kependudukan dengan sistem administrasi perpajakan. Namun, kata dia, penerapan single identity number di Indonesia membutuhkan usaha yang keras dan komprehensif.

"Cakupannya kan besar sekali ya, rakyat kita ratusan juta. Jadi perlu effort ekstra keras, kuat, dan komprehensif untuk menjamin keamanannya," tukas Gus Muhaimin.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani juga mengingatkan tentang pentingnya jaminan keamanan data pribadi rakyat dalam integrasi NIK dan NPWP.

"Saya kira perlu ada pengamanan berlapis dari sisi teknologi pengamanan data untuk mengurangi risiko bobolnya data pribadi masyarakat melalui informasi pajak hanya dengan menggunakan NIK," ujar Puan, Selasa, kemarin.

Untuk diketahui, Melalui Undang-undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang baru disahkan, saat ini fungsi Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP telah ditambahkan untuk keperluan perpajakan menggantikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).***