Desak Pemerintah Evakuasi 7300 PMI dari Malaysia, NasDem: Bisakah Koordinasi dengan Menkeu?

JAKARTA- Anggota Timwas PPMI DPR RI, Fadholi, mendesak pemerintah Indonesia untuk segera mengevakuasi 7300an Pekerja Migran Indonesia yang ada di Malaysia menyusul tingginya eskalasi pandemi di negara jiran tersebut.

"Segera buat satu jadwal. Kalau saya meminta, satu minggu ini kalau bisa sudah dipulangkan ke Indonesia," kata Fadoli dalam rapat Tim Pengawas DPR RI terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bersama beberapa kementrian/lembaga di Senayan, Jakarta, Rabu (2/6/2021) kemarin.

Menurut Fadoli, BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) sebenarnya punya posisi yang jelas sebagaimana nampak dari nomenklaturnya, tapi badan ini tak punya cukup anggaran. Di sisi lain, pemulangan 7300an PMI dari Malaysia juga jelas melibatkan kementerian dan badan lain. Karenanya, Fadholi mendorong agar ditetapkan leading sector diantara para pemangku kebijakan tersebut.

"Yang urgen adalah evakuasi. Bagaimana caranya kita akan menyelamatkan sekira 7300 pekerja migran kita agar bisa segera pulang ke Tanah Air," kata politisi Partai NasDem itu.

Lebih jauh, menurut Fadholi, jika tidak ada satupun kementerian/lembaga terkait yang memiliki kesiapan dana untuk mengevakuasi 7300 pekerja migran dari Malaysia maka negara melalui bendaharanya bisa mengadakan anggaran khusus karena situasi yang dialami pekerja migran tersebut masih dalam konteks bencana pandemi.

"Bisa nggak kita koordinasi dengan Menteri Keuangan Kira-kira perlu anggaran berapa? Siapa yang bisa mengestimasi, silahkan! Pos anggarannya mau diambil dari mana? Apakah bisa ada alokasi khusus dari Menkeu karena ini masuk ke ranah bencana," kata Fadholi.

Legislator Dapil Jawa Tengah I itu menegaskan, persoalan 7300 pekerja migran di Malaysia saat ini adalah persoalan serius yang berkaitan dengan wibawa negara. "Ini marwah tenaga kerja kita di Malaysia dan ini marwah Pemerintah Indonesia,".

"Kalau kita memulangkan itu saja tidak bisa nanti apa kata orang-orang Malaysia. Ini persoalan serius," tegas Fadholi.

Sebagai tambahan informasi, rapat tersebut akhirnya memutuskan bahwa Kemenko PMK RI menjadi leading sector dalam penanganan 7300an pekerja migran Indonesia yang tertahan di Malaysia. Kemenko PMK akan mengkoordinasi BP2MI, Kemenaker RI, Kemlu RI, Kemendagri RI, dan BNPB.***