Nono Sampono: Perlu Kejujuran dalam Menyikapi Papua

JAKARTA - Wakil Ketua DPD RI sekaligus Anggota MPR RI, Nono Sampono menegaskan pentingnya diagnosa persoalan Papua secara tepat. Kata purnawirawan TNI itu, "butuh kejujuran soal ini,".

"Kejujuran kita ditunjukkan dengan diagnosa yang benar. Jika persoalan kita istilahkan sebagai penyakit maka dengan diagnosa yang tepat kita bisa menentukan obat yang tepat," kata Nono kepada GoNEWS.co, Selasa (27/4/2021) malam.

Di antara bentuk kejujuran tersebut, kata Nono, terkait dengan bagaimana bangsa Indonesia memposisikan gerakan-gerakan perlawanan di Papua. "Bagaimana, separatis disebut sebagai KKB? Oke kita tegas secara hukum, tapi diagnosa juga harus benar,".

Akibat diagnosa yang belum dengan kejujuran itu, penyelesaian persoalan ketagangan di Papua masih lebih kepada pendekatan hukum dan senjata. Padahal, tegas Nono, menyelesaikan masalah Papua tidak cukup dengan hukum dan senjata namun harus juga melalui pendekatan kesejahteraan dan keadilan.

"Bahwasanya di sana terjadi disparitas," seharusnya menjadi kejujuran pandang dalam mendiagnosa Papua, menurut Nono.

Lalu apa yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengikis disparitas itu? Menurut Nono, Otsus (Otonomi Khusus) yang sudah berjalan puluhan tahun adalah salah satu bukti kesungguhan pemerintah pusat dalam hal ini. Dan hingga saat ini, "Saya kira Otsus adalah pilihan terbaik karena membangun Papua kan butuh anggaran," ujarnya.

Persoalannya, bagaimana Otsus bisa berjalan efektif dan betul-betul berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Papua? Sementara pelaksanaan Otsus selama ini masih terbilang sulit untuk diawasi. BPK (Badan Pengawas Keuangan) saja, kesulitan untuk mengaudit Dana Otsus Papua.

"Karena apa yang mau diaudit, laporan saja tidak ada," ujar Nono. Belum lagi jika bicara aspek kemananan karena auditor-auditor BPK itu juga harus dijamin keamanannya.

Nono menegaskan, Otsus sebagai pilihan terbaik untuk Papua saat ini perlu dilanjutkan tapi dengan pembenahan yakni penguatan sistem pengawasan pelaksanaan Dana Otsus itu sendiri, demi masyarakat Papua yang sejahtera. Penguatan pengawasan juga patut diterapkan pada dana-dana lain seperti Dana Desa dan dana kompensasi Freeport.

Sebatas usulan dan sudah disampaikan juga kepada pemerintah pusat, Nono mendorong agar sebagian kewenangan kabupaten di Papua dilimpahkan kepada kecamatan. Langkah ini diharap bisa lebih meningkatkan pemerataan dan akuntabilitas pelaksanaan kebijakan.

Terkait dengan pemerataan dan pembangunan di Papua, Nono juga mengapresiasi wacana pemerintah yang ingin memekarkan Bumi Cenderawasih menjadi 4 Provinsi melalui Revisi UU Otsus yang sudah berada di tangan Pansus di Senayan. Bahkan menurut Nono, idealnya tanah Papua diurus oleh 5 Provinsi.

Dengan pemekaran dan dana-dana tersebut yang dikelola dengan baik, kata Nono, "Saya yakin masyarakat Papua sejahtera, pendidikan menjadi lebih baik, ekonomi rumah tangga berputar, bahkan mereka yang di desa-desa bisa memiliki rumah mereka sendiri,".

Hal lain, yang juga bisa ditempuh dalam menjaga Papua adalah opsi kontrak damai dengan seluruh faksi yang ada di Papua, bukan hanya KKB. Sebagaimana kontrak damai juga pernah diterapkan pada Aceh di masa dahulu.

Seperti diketahui Pemerintah dan DPR tengah berproses merevisi UU Otsus Papua. Sementara itu, kekerasan demi kekerasan terus terjadi di Papua. Terbaru, Kabinda (Kepala BIN Daerah) Papua, Mayjen TNI (Anm) I Gusti Putu Danny Nugraha Karya gugur ditembak KKB.***