Penanganan Konflik Sosial di Daerah Butuh Dukungan Pemda, Kata Kemendagri

Kalimantan Selatan - Dirjen Polpum Kemendagri (Direktur Jenderal Politik dan Pemerintah Umum Kementerian Dalam Negeri), Bahtiar menyatakan, perlu dukungan (Pemda) pemerintah daerah dalam penanganan konflik sosial di daerah.

"Dukungan penganggaran, bahkan kelembagaan," kata Bahtiar dalam Rakor (Rapat Koordinasi) bertema 'Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di Daerah', Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis (1/4/2021).

Beberapa daerah, lanjut Bahtiar, belum membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial. "Nah, ini yang saya pikir perlu kita bicarakan,".

Di masa sekarang, menurut Bahtiar, diperlukan terobosan dalam penanganan konflik sosial yang sifatnya dinamis. "Kita harus bicarakan supaya kita bisa membangun inovasi-inovasi baru dalam mengerjakan itu (konflik sosial)," ujar Bahtiar.

Keterangan Puspen Kemendagri (Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri) yang diterima GoNews.co pada Kamis menyebut, penanganan konflik sosial berpijak pada setidaknya 2 aturn perundangan. Pertama, Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana penanganan konflik sosial diatur dalam Pasal 25 ayat 1 dan dikategorikan sebagai urusan pemerintahan umum. Kedua, UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.***