Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Langkah-langkah Mudah Klaim Asuransi Mobil All Risk, Auto Diterima!
Umum
14 jam yang lalu
Langkah-langkah Mudah Klaim Asuransi Mobil All Risk, Auto Diterima!
2
Shin Tae-yong: Masih Ada Kesempatan Indonesia Lolos ke Paris
Olahraga
12 jam yang lalu
Shin Tae-yong: Masih Ada Kesempatan Indonesia Lolos ke Paris
3
Promosi dan Degradasi di Timnas U-16 Selama TC di Yogyakarta
Olahraga
11 jam yang lalu
Promosi dan Degradasi di Timnas U-16 Selama TC di Yogyakarta
4
PT Pembangunan Jaya Ancol Bukukan Pendapatan Rp 255,6 Miliar
Pemerintahan
11 jam yang lalu
PT Pembangunan Jaya Ancol Bukukan Pendapatan Rp 255,6 Miliar
5
Sekda DKI Kukuhkan 171 Petugas Penyelenggara Ibadah Haji
Pemerintahan
10 jam yang lalu
Sekda DKI Kukuhkan 171 Petugas Penyelenggara Ibadah Haji
6
Ketum PSSI Bangga dengan Perjuangan Garuda Muda
Olahraga
12 jam yang lalu
Ketum PSSI Bangga dengan Perjuangan Garuda Muda
Home  /  Berita  /  Politik

Rongrong Wibawa Presiden, DPN Kombatan Desak Jokowi Copot Moeldoko dari KSP

Rongrong Wibawa Presiden, DPN Kombatan Desak Jokowi Copot Moeldoko dari KSP
Ketua Umum DPN Kombatan Budi Mulyawan. (Foto: Istimewa)
Minggu, 07 Maret 2021 10:17 WIB
JAKARTA - Dewan Pimpinan Nasional Komunitas Banteng Asli Nusantara (DPN Kombatan) mendesak Presiden Joko Widodo segera mencopot Moeldoko.

Desakan itu menyusul peristiwa politik Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat sepihak yang dilaksanakan di Deli Serdang, Sumatera Utara.

KLB sepihak ini kemudian memutuskan Moeldoko sebagai Ketua Umum. Ketua Umum DPN Kombatan Budi Mulyawan mengatakan, cara pengambilalihan Partai Demokrat oleh Moeldoko (Kepala Staf Presiden) adalah langkah yang merusak dan tidak membangun sistem kepartaian yang sehat.

"Langkah politik Moeldoko dapat dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan melailui pengaruh dan jaringannya di sekitar kekuasaan, karena jabatan Moeldoko sebagai Kepala KSP melekat dengan dirinya saat ini," demikian kata Budi, Sabtu (6/3).

Kata Budi, jika pemerintah kemudian membiarkan tindakan pembantunya maka bisa diasumsikan Presiden Jokowi memberikan restu pada mantan Panglima TNI.

Beberapa dampak yang menjadi analisa DPN Kombatan, diantaranya saat hasil kerja KLB di Sibolangit itu didaftarkan ke Kemenkumham. Termasuk kepolisian yang berujung pada pemerintahan Jokowi secara menyeluruh.

"Apapun alasannya, langkah politik Moeldoko sebagai Kepala KSP telah menyimpang dari visi dan misi Preseden Jokowi. Kewibawaan Presiden Jokowi sedang "dirongrong", Moeldoko secara sistimatis dan massif sedang membangun kekuatan politik pribadinya," demikian katanya.***

Editor:Muslikhin Effendy
Kategori:Umum, Politik, DKI Jakarta
wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/