Terkait Kudeta AHY, Hari Ini Partai Demokrat Pecat 7 Kader Pembelot

JAKARTA - Partai Demokrat memecat 7 kader yang terlibat dalam isu kudeta untuk melengserkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Demokrat akan segera mengumumkan nama-nama kadernya yang akan dipecat hari ini.

Para kader tersebut dipecat karena terbukti terlibat dalam upaya Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD). Kabar itu pun dibenarkan oleh Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief. "Ya, benar," kata Andi saat dikonfirmasi, Jumat (26/2).

Sementara itu, Ketua Bakomstra Demokrat Herzaky Mahendra Putra belum memberikan jawaban yang pasti. Ia enggan merinci siapa saja nama kader yang dipecat.
"Ditunggu saja," ujar Zaky.

Sebelumnya diberitakan, seluruh Ketua DPD Partai Demokrat yang berjumlah 34 orang kompak meminta DPP PD dan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono memecat segelintir kader yang berupaya mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat berkonspirasi bersama pihak eksternal.
Seruan ini disampaikan secara serempak dalam pernyataan bersama yang dibacakan Ni’matullah, Ketua DPD PD Sulawesi Selatan. "Kedua, bertekad untuk melawan para pelaku Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat, termasuk meminta DPP untuk melakukan pemecatan terhadap kader yang berkhianat," tegas Ni’matullah saat membacakan tiga poin pernyataan bersama, didampingi seluruh Ketua DPD yang hadir di Cikeas, Jawa Barat, Rabu (23/2/2021).

Dua poin lainnya adalah setia dan tunduk patuh pada konstitusi Partai Demokrat, yang telah menetapkan Ketua Umum AHY sebagai Ketua Umum yang sah sesuai hasil Kongres V Partai Demokrat serta mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Poin ketiga berbunyi, bertekad untuk membangun dan membesarkan Partai Demokrat yang sedang bangkit dan diterima publik, sebagai partai yang senantiasa memperjuangkan harapan rakyat.

Deklarasi para Ketua DPD ini sekaligus menihilkan upaya melakukan KLB. Dalam AD/ART PD, KLB hanya bisa dilaksanakan antara lain dengan persetujuan 2/3 Ketua DPD sebagai pemilik suara.

Para Ketua DPD ini berkumpul mendengarkan paparan dan arahan dari Ketua Umum AHY serta dari Ketua Majelis Tinggi Partai SBY. Pertemuan dilakukan dengan prosedur kesehatan yang ketat, termasuk mensyaratkan semua peserta negatif Covid-19 dengan membawa hasil PCR swab test yang sah, mengenakan masker dan menjaga jarak.

Dalam paparannya, Ketum AHY menjelaskan kronologi upaya pengambilalihan paksa kepemimpinan DPP PD yang ternyata sudah dimulai sejak awal Januari 2021. Segelintir kader dan mantan kader yang berkhianat membujuk para Ketua DPD, DPC dan sejumlah kader untuk bergabung menumbangkan kepemimpinan yang sah.

Isu-isu yang mereka pakai ternyata hoax. Kemenangan dalam Pilkada 2020 yang melampaui target, tren elektabilitas partai dan Ketum AHY yang terus naik dari berbagai survei, soliditas pengurus serta kader dari berbagai daerah, maupun dukungan dari publik, media serta elemen-elemen masyarakat sipil membantah semua argumentasi yang digunakan untuk memecahbelah partai.

Di sisi lain, survei-survei secara konsisten menunjukkan aktor eksternal yang mendalangi upaya pengambilalihan paksa ini memiliki elektabilitas nol persen.

Dalam sambutannya, Ketua MTP SBY menegaskan, “Partai Demokrat is not for sale.” Pendiri Partai Demokrat ini mengapresiasi langkah cepat dan tepat dari Ketum AHY serta jajaran pengurus partai. Tapi ia mengingatkan gangguan dan serangan pasti akan terus terjadi, seiring makin meningkatnya elektabilitas dan dukungan publik bagi partai non pemerintah ini.

Ketum AHY menutup pertemuan dengan menginstruksikan seluruh jajaran pengurus dan kader untuk menguatkan soliditas serta melawan upaya-upaya pengambilalihan kepemimpinan partai. "Tunjukkan bahwa masalah yang sekarang PD hadapi ini merupakan ancaman serius terhadap kehidupan demokrasi di Indonesia," tegas AHY.

Studi-studi akademik menunjukkan intervensi kekuasaan atas partai-partai politik di Indonesia menjadi bagian dari catatan kelam sejarah politik di Indonesia. Beberapa kasus terakhir yang terjadi baru-baru ini menunjukkan intervensi dan pecah belah parpol masih dilakukan untuk melemahkan oposisi.***