HNW Minta Risma Fokus Perbaiki Kinerja Kemensos

JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, mengingatkan Menteri Sosial Tri Rismaharini agar fokus melaksanakan amanah sebagai Menteri Sosial dengan menata prioritas kerja Kementerian.

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), itu juga mengingatkan, Risma dipilih menggantikan Mensos sebelumnya bukan karena Mensos yang lalu kurang blusukan. Tetapi karena ada bermacam masalah di Kementerian Sosial yang membutuhkan fokus dan komitmen untuk mengatasi dan tidak mengulangi.

Di antara masalah yang mengemuka adalah terjadinya penangkapan oleh KPK terhadap Mensos akibat penyimpangan program Bansos untuk warga terdampak covid-19. Serta keharusan adanya sinkronisasi data dan pemerataan Bantuan Sosial (Bansos) dalam rangka melaksanakan sila Kelima Pancasila, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

"Kita berharap Bu Risma bisa sukses, selamat sampai selesai, husnul khotimah," ujar HNW dalam rapat kerja secara daring Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial Tri Rismaharini, di Jakarta, Rabu (13/1/2021).

HNW sapaan akrabnya, mengapresiasi serapan anggaran Kemensos pada 2020 yang mencapai 97%. Namun dirinya mengingatkan kepada Mensos yang baru bahwa tingginya serapan anggaran saja ternyata tidaklah cukup.

Pasalnya, lanjut HNW, sekalipun Kemensos memiliki tingkat serapan anggaran tinggi, berbagai permasalahan mendasar masih ditemui.

Antara lain, temuan KPK terkait 16,7 juta DTKS tidak sinkron dengan Dukcapil. Temuan BPK di Jember terkait ratusan PNS menerima Bansos Corona. Temuan 3783 penerima bansos yang sudah meninggal. Dan yang lebih parah adalah terjadinya kasus korupsi yang menimpa Menteri Sosial sebelumnya, Juliari Batubara.

"Karenanya, sangat penting Menteri Risma memastikan permasalahan-permasalahan yang membuat kita prihatin, tersebut tidak berulang kembali di bawah kepemimpinannya," ujarnya.

Ia juga mengingatkan, skala Menteri Sosial bukan hanya nasional, apalagi lokal seperti walikota, melainkan internasional. "Warga Negara Indonesia yang harus dilindungi oleh negara dan berhak mendapatkan kesejahteraan sosial, sesuai sila kelima Pancasila, tidak hanya tersebar di dalam negeri, tapi juga di luar negeri," ujar Hidayat lagi.

HNW menjelaskan, para WNI di Luar Negeri, terutama Pekerja Migran Indonesia dan Mahasiswa Indonesia juga terdampak oleh Covid-19. Mereka terdampak karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), atau lockdown yang tidak memungkinkan mereka bekerja. Atau tutupnya perusahaan tempat mereka bekerja, atau majikannya terdampak covid-19 yang berimbas kepada TKW.

Atau juga kesulitan keuangan orangtua mahasiswa sehingga tak bisa melanjutkan kuliah di LN. Itu semua menyebabkan mereka menjadi kesusahan secara sosial dan ekonomi. Dan membutuhkan perhatian serta bantuan dari Pemerintah. Karena itu, HNW minta Kementerian Sosial bekerja sama juga dengan Kemelu, mengumpulkan data-data akurat terkait problematika WNI di Luar Negeri yang terdampak Covid-19, untuk melaksanakan kewajiban negara terhadap mereka.

"Selamat bertugas Bu Risma, dan agar husnul khatimah. Fokuslah melaksanakan amanah ini secara komprehensif berdasarkan skala prioritas, untuk merealisasikan terwujudnya Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Sebagaimana amanat pembukaan UUD NRI 1945. Karena sekarang Ibu bukan sekedar Walikota, tapi Menteri Sosial untuk seluruh rakyat Indonesia, termasuk WNI yang berada di luar negeri," pungkasnya.***