Anggarkan Rp7,9 Miliar untuk Pelatihan, Pemprov Jatim jadi Role Model bagi PMI

SURABAYA - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengapresiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur yang telah menerapkan role model pelayanan dan pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Benny menyatakan, apresiasi patut diberikan karena Pemprov Jatim yang memiliki konsen terhadap PMI. "Pemprov sudah menyiapkan anggaran pelatihan untuk PMI sebesar Rp7,9 Miliar rupiah. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk daerah-daerah lain guna memberikan pelayanan untuk PMI," jelas Benny dalam rangkaian Migrant Day di Kota Pahlawan, Surabaya, Rabu (3/12/2020) lalu.

Ia menjelaskan, bahwa satu-satunya provinsi yang telah merespon Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 adalah Jawa Timur, mulai dari penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penerapan data tunggal (single data) PMI.

"Semua ini akan menjadi kontrol negara. Soal perbedaan data ini memang kelemahan negara tidak punya single data. Ke depan kita akan ada satu data untuk PMI," pungkasnya.

Dalam memberikan sarana edukasi dan informasi PMI, lanjut Benny, Pemprov Jatim juga telah memiliki dua unit mobil bernama Si-Padu PMI. Mobil ini akan menjemput bola dalam memberikan penjelasan dan penyuluhan bagi PMI ke daerah.

"Saya harap ini akan menjadi inspirasi daerah lain. Jatim telah memberikan kebijakan yang responsif dan menjadi role model kepada PMI," paparnya.

Benny menambahkan, peran Pemda adalah kunci pelindungan awal sejak calon PMI keluar dari rumahnya. Sehingga di pertemuan ini, kehadiran Ibu Gubernur Jatim dan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Kementerian Dalam Negeri menjadi wujud keseriusan pemerintah dalam berkolaborasi dan bersinergi melindungi PMI dari ujung rambut hingga ujung kaki.

Menurut Benny, BP2MI harus menjadikan prinsip bahwa memberikan keselamatan, kemerdekaan, dan kesejahteraan adalah pelindungan dan hukum tertinggi bagi PMI.

"Kita ingin sinergi, kolaborasi dan bekerja bersama-sama baik pusat maupun daerah. Ini akan menjadi langkah yang konkret, bukan seremoni semata. Semua harus berikan pelayanan yang terbaik untuk PMI," ujarnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, Himawan Estu Bagijo mengatakan, di Jawa Timur kehadiran PMI ini tidak bisa dipisahkan lagi. Karena itu, Pemprov Jatim akan terus mendukung untuk penguatan pelayanan, pelindungan dan kesejahteraan PMI.

"Jawa Timur menempati peringkat ke dua dalam penempatan PMI dengan Negara penempatan Taiwan, Hong Kong dan Malaysia," ujarnya.***