Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Shin Tae-yong: Masih Ada Kesempatan Indonesia Lolos ke Paris
Olahraga
22 jam yang lalu
Shin Tae-yong: Masih Ada Kesempatan Indonesia Lolos ke Paris
2
Promosi dan Degradasi di Timnas U-16 Selama TC di Yogyakarta
Olahraga
21 jam yang lalu
Promosi dan Degradasi di Timnas U-16 Selama TC di Yogyakarta
3
PT Pembangunan Jaya Ancol Bukukan Pendapatan Rp 255,6 Miliar
Pemerintahan
21 jam yang lalu
PT Pembangunan Jaya Ancol Bukukan Pendapatan Rp 255,6 Miliar
4
Sekda DKI Kukuhkan 171 Petugas Penyelenggara Ibadah Haji
Pemerintahan
21 jam yang lalu
Sekda DKI Kukuhkan 171 Petugas Penyelenggara Ibadah Haji
5
Ketum PSSI Bangga dengan Perjuangan Garuda Muda
Olahraga
22 jam yang lalu
Ketum PSSI Bangga dengan Perjuangan Garuda Muda
6
Lima Komisi DPRD DKI Sampaikan Rekomendasi Atas LKPJ APBD 2023
Pemerintahan
18 jam yang lalu
Lima Komisi DPRD DKI Sampaikan Rekomendasi Atas LKPJ APBD 2023
Home  /  Berita  /  Nasional

MPR Minta Pemerintah Kawinkan Berbagai Kebijakan Pusat dengan Pembangunan Ekonomi Daerah

MPR Minta Pemerintah Kawinkan Berbagai Kebijakan Pusat dengan Pembangunan Ekonomi Daerah
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Bambang Soesatyo alias Bamsoet (tengah) dalam diskusi bersama Menko PMK RI, Muhadjir Effendi (kanan) di Senayan, Jakarta, Rabu (2/12/2020). (foto: zul/www.gonews.co)
Rabu, 02 Desember 2020 17:43 WIB
JAKARTA - Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, mendorong agar pemerintah serius memperhatikan pembangunan ekonomi di daerah. Sejalan dengan itu, upaya meningkatkan kesadaran pada masyarakat bahwa ekonomi tak harus berpusat di perkotaan, juga harus digalakkan.

"Sdm harus diubah mindset-nya agar tidak lagi mencari pekerjaan di kota-kota," kata Bambang Soesatyo dalam diskusi mengenai pembangunan sumber daya manusia (sdm) bersama Menko PMK, Muhadjir Effendi di Senayan, Jakarta, Rabu (2/12/2020).

Dalam diskusi yang digelar oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerjasama dengan kehumasan MPR RI itu, Bambang Soesatyo mengungkap fakta pergeseran aktivitas ekonomi dari kawasan pusat perkotaan ke daerah-daerah.

Politisi yang akrab disapa Bamsoet itu mengungkapkan, pergeseran itu terjadi karena pandemi Covid-19 telah memaksa banyak orang untuk bekerja dari rumah, dan para korban phk juga menjadi wirausahawan rumahan.

Per Oktober 2020, kata Bamsoet, ada sekitar 6,4 juta pekerja yang dirumahkan ataupun mengalami phk (pemutusan hubungan kerja). Merujuk data Kementerian Keuangan, jumlah pengangguran di Indonesia per November 2020 telah mencapai angka 9,77 juta orang, yang 2,67 juta orang di antaranya adalah pengangguran baru akibat pandemi.

"Dan perkiraan Kadin (Kamar Dagang Indonesia), akhir Desember 2020 ini atau memasuki awal tahun 2021akan bertambah lagi sebanyak 12 juta orang penganggur," kata Bamsoet.

Mereka-mereka ini lah yang menurut Bamsoet, tengah bertahan hidup dengan berwirausaha mandiri di daerah mereka masing-masing dengan segala keterbatasan, termasuk keterbatasan teknologi dan dukungan jaringan internet yang tak sebaik di pusat-pusat kota.

Karenanya, Bamsoet berharap, pemerintah bisa mengawinkan berbagai kebijakan dengan fakta tersebut sehingga desentralisasi dan pemerataan ekonomi pun terwujud.

Dalam kesempatan itu, Bamsoet juga menyinggungung eksitensi program Desa Wisata (Dewi), Desa Digital (Dedi), dan Desa Industri (Desi), sebagai contoh program yang sepatutnya didukung pemerintah.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:DKI Jakarta, GoNews Group, MPR RI, Nasional, Ekonomi
wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/