Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Semangat Claudia Scheunemann untuk Garuda Pertiwi
Olahraga
15 jam yang lalu
Semangat Claudia Scheunemann untuk Garuda Pertiwi
2
Borneo FC Jalani Latihan Perdana Hadapi Championship Series
Olahraga
14 jam yang lalu
Borneo FC Jalani Latihan Perdana Hadapi Championship Series
3
Tak Kesulitan Adaptasi, Sonny Stevens Pernah Jadi Striker
Olahraga
14 jam yang lalu
Tak Kesulitan Adaptasi, Sonny Stevens Pernah Jadi Striker
4
Bali United Fokus Persiapan Leg Pertama Championship Series
Olahraga
14 jam yang lalu
Bali United Fokus Persiapan Leg Pertama Championship Series
5
Elias Dolah Ingin Belajar Surfing
Olahraga
14 jam yang lalu
Elias Dolah Ingin Belajar Surfing
6
Ketum PITA: Tiga Penghargaan Bappenas Bukti Kinerjanya Heru di DKI Moncer
Pemerintahan
15 jam yang lalu
Ketum PITA: Tiga Penghargaan Bappenas Bukti Kinerjanya Heru di DKI Moncer
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Demokrat: Pemerintah Jokowi Gelagapan Tangani Corona di Indonesia

Demokrat: Pemerintah Jokowi Gelagapan Tangani Corona di Indonesia
Minggu, 29 Maret 2020 23:14 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Demokrat Irwan mengkritisi keras pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dalam penanganan wabah virus corona di Indonesia.

Politikus asal Kalimantan itu bahkan pemerintah Jokowi melalui tim gugus tugasnya benar-benar gelagapan dalam penangan pasien positif corona yang semakin hari terus bertambah.

Irwan bilang ketidakfokusan pemerintah dalam menghadapi ancaman Covid-19, terlihat dari kekeliruan pendekatan aturan yang digunakan.

"Di mana, penanganan virus mematikan ini dilakukan menggunakan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana," tegas Irwan, Minggu, (29/3/2020).

Padahal, menurut dia, Indonesia sudah memiliki UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, yang mengatur tentang Karantina Wilayah atau dikenal dengan istilah lockdown.

Namun, hingga kini pemerintah masih berkukuh tidak melakukan kebijakan lockdown di seluruh negeri dan atau local lockdown untuk jangka waktu tertentu sesuai pertimbangan para ahli.

"Atas dasar itu, maka wajar bila rakyat menduga jika dari awal pemerintah lebih memperhitungkan dampak ekonomi dibandingkan keselamatan warga negara yang jumlahnya lebih 260 jiwa tersebut," pungkas Irwan.***

wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/