Kembali Calonkan OSO sebagai Ketua Umum, Hanura Percepat Munas

JAKARTA - Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) kembali akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) pada 17-19 Desember 2019 di Hotel Sultan, Jakarta. Dengan kandidat Ketua Umum adalah Oesman Sapta.

Demikian diungkapkan Ketua Bidang Organisasi DPP Partai Hanura, Benny Ramdhani dalam konfrensi pers yang digelar di kantor DPP Hanura, Thamrin City Tower, Jakarta, Senin (16/12/2019).

Keputusan Munas ini kata Benny, berdasarkan rapat pimpinan Nasional yang dihadiri jajaran DPD partai dan DPC Partai. "Salah satu hasil dari rapat pimpinan adalah mempercepat pergelaran Munas pada Desember 2019 yang seharusnya digelar pada Februari 2020," jelasnya.

Benny menambahkan, rapimnas sendiri juga mengeluarkan rekomendasi kandidat calon Ketua Umum. "Yakni baru satu nama bapak Doktor Oesman Sapta," ungkapnya.

Pencalonan tunggal mantan Ketua DPD RI ini menurut Benny, bukan berarti partainya anti demokrasi. "Namun dalam aturan AD/ART partai kandidat calon Ketua Umum sedikit harus mendapatkan dukungan 300 DPC dan hampir seluruh DPC mendukung pak Oesman Sapta," tuturnya.

Sementara itu, untuk tamu undangan sendiri. Benny menyebutkan, tidak mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum Partai lainnya. "Karena acara Munas ini memang dikhususkan untuk internal Partai yang memiliki hak suara dalam Munas," jelasnya.

Sedangkan untuk tamu undangan pihak lain akan diundang pada acara hari ulang tahun partai yang sengaja dirayakan pada Januari 2019.

Benny Ramdhani juga menegaskan, Wiranto yang sekarang menjabat sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) tidak memiliki jabatan apapun di partainya.

Untuk itu, Benny dengan tegas mengungkapkan, berdasarkan Musyawarah Nasional (Munas) di Solo beberapa waktu lalu maka, Partai Hanura tidak lagi mengenal istilah Dewan Pembina. "Tidak ada Dewan Pembina dalam struktur kepengurusan pusat partai. Yang ada adalah Dewan Pakar dan Penasehat," jelasnya.

Masih kata Benny, dalam Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM, kepengurusan DPP yang sah adalah hasil Munas di Solo. "Jadi kami tidak menganggap Munas yang digelar di Bambu Apus karena SK Kemenkumham mengesahkan SK Kepengurusan hasil Munas di Solo," jelasnya.

Benny juga menyebutkan, hal yang paling disayangkan dari Wiranto yang merupakan pendiri Hanura adalah lebih menitik beratkan dukungannya kepada penggurus yang menggelar Munas di Bambu Apus.

Sementara itu, Ketua Panitia Munas DPP Partai Hanura, Mulyadi menyebutkan, tidak etis rasanya bila memasukan Wiranto sebagai pengurus partai. "Karena sekarang ini beliau kan menjabat sebagai Watimpres," ungkapnya.***