Dua Hal yang Mesti Dilakukan Jokowi Jelang Pembentukan Kabinet

JAKARTA - Rumor keretakan soliditas koalisi Parpol pengusung Jokowi pasca tak bersalamannya Megawati dengan Surya Paloh, meski mungkin sebagai sebuah ketidaksengajaan tak menafikan potensi sebagai buah dari proses politik yang telah berlangsung. Pengamat Politik UGM, Nyarwi Ahmad pun memandang, Presiden Jokowi tengah dihadapkan pada dua tantangan utama jelang pembentukan Kabinet jilid II-nya.

"Yang pertama adalah konsolidasi partai koalisinya dalam pembentukan kabinet nendatang, yang kedua adalah tekanan dari Teuku Umar kepada Istana terkait dengan revisi undang-undang KPK termasuk agar Pak Jokowi tidak menerbitkan Perppu KPK," kata Nyarwi kepada GoNews.co, melalui sambungan telepon pada Kamis (3/20/2019) malam.

Untuk itu, kata Nyarwi, yang harus dilakukan Pak Jokowi adalah "pertama, beliau harus bisa mengkonsolidasikan ulang kekuatan politiknya di internal koalisi agar kembali ke komitmen awal saat koalisi itu dibentuk. Yang kedua, beliau harus bisa menggunakan privilege-nya sebagai presiden untuk bisa menjaga soliditas koalisi itu,".

"Dia harus bisa membuktikan bahwa dia presiden yang terpilih bukan hanya untuk partai," kata Nyarwi.

Pengamat Politik lainnya, Hendri Satrio dari Universitas Paramadina mengungkapkan, dirinya masih meyakini bahwa koalisi Jokowi masih solid.

Menurutnya, dinamika politik yang terjadi saat ini belum lah menjadi ujian serius bagi koalisi Jokowi jilid II. Katanya, "kalau solid, koalisi Jokowi masih solid,".

"Nanti ujian pertamanya, ketika penentuan kabinet. Kalau penentuan kabinetnya aman, kesananya bisa makin solid," kata Hendri melalui pesan singkat.

Seperti diketahui, indikasi keretakan soliditas koalisi Jokowi, belakangan menjadi interpretasi publik dan banyak pemberitaan, menyusul pertemuan empat Ketua Umum Koalisi Indonesia Kerja (KIK) pada 22 Juli 2019. Kala itu, Paloh menggelar pertemuan dengan Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin), dan Plt Ketum PPP Suharso Monoarfa di kantor DPP NasDem, Gondangdia, Jakpus.

Dalam pertemuan itu, Mega atau perwakilan dari PDIP sama sekali tidak hadir. Mega dikabarkan sedang berada di luar kota. Saat itu disebutkan pertemuan antarketum partai tersebut dalam rangka menyolidkan koalisi.

Isu soal renggangnya hubungan Mega dan Paloh kemudian makin berembus kencang ketika dua hari kemudian, 24 Juli 2019, Mega menggelar pertemuan dengan Ketum Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya di Jl Teuku Umar, Menteng, Jakpus. Di saat bersamaan, Paloh bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di kantor DPP NasDem, Gondangdia, Menteng, Jakpus.

Selain itu, di tengah kontroversi UU KPK yang telah direvisi DPR dan menunggu teken Jokowi sebagai Presiden, hingga Jokowi berencana terbitkan Perppu, para Sekjen Parpol Koalisi Jokowi mengadakan pertemuan di Bogor.

Sekjen PPP, Arsul Sani menegaskan, pertemuan itu tak melahirkan rekomendasi agar Jokowi tak terbitkan Perppu KPK, tapi sebatas bahasan pandangan koalisi bahwa Perppu bukan jalan satu-satunya.

Sikap yang digambarkan Arsul itu, berbeda dengan sikap oposan Jokowi, yakni PKS yang tegas mendukung Jokowi untuk terbitkan Perppu. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera yang menyatakan itu pada GoNews.co, Senin (30/9/2019) di Senayan.

Teranyar, tak bersalamannya Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh dengan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum partai yang melejitkan karir politik Jokowi, PDIP, pada saat prosesi inagurasi anggota DPR RI periode 2019-2024, Selasa (1/10/2019) juga tak luput dari interpretasi publik dan media soal dugaan keretakan soliditas koalisi Jokowi jilid II.***