RUU KUHP Kebiri Kebebasan Pers? Ini Kata Mantan Wartawan

JAKARTA - DPR RI telah menyiapkan RUU KUHP untuk menjadi produk hukum asli Indonesia sebagai sebuah negara berdaulat. Tapi, ada kekhawatian dibatasinya kebebasan pers melalui UU KUPH itu kelak.

Mantan Wartawan Media Indonesia, Taufiqulhadi menjelaskan, hal kebebasan pers tak lepas dari pembahasan aspek demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM). Dan Indonesia mesti punya standar sendiri.

"Kita mengikuti perspektif bangsa Amerika atau bangsa barat semuanya di dalam konteks demokrasi, HAM, tidak bisa. Karena apa? Kita ini Bangsa Indonesia," kata Taufiqulhadi dalam sebuah diskusi di Media Center Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (03/08/2019).

Taufiqulhadi yang kini adalah legislator asal Partai NasDem dan juga Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU KUHP itu menjelaskan, Indonesia sebagai sebuah negara yang mulanya adalah Nusantara, telah mimiliki nilai-nilai sendiri yang mestinya tetap menjadi bagian dari nilai di dalam perundangan.

Nilai Ketuhanan, nilai pluralistik dan nilai tradisi serta budaya, tak boleh lepas dari kandungan perundangan Bangsa Indonesia yang berfalsafahkan Pancasila.

Dalam Demokrasi, kata Taufiq, harusnya difahami bersama bahwa demokrasi itu "tidak bisa dilaksanakan secara bebas,".

"Karena pilar demokrasi itu kita tahu ada 4, pertama ada wewenang, kedua ada tanggugjawab, ketiga ada yang disebut dengan privasi, jadi pengakuan terhadap hak kita, yang keempat apa yang disebut dengan keadilan. Keadilan juga dibagi menjadi 3, distributif dan sebagainya," katanya.

Terkait pasal 281 di RUU KUHP saat ini-yang disinyalir mengusik kebebasan pers, Taufiqulhadi menjelaskan, pasal itu dibuat untuk melindungi marwah peradilan dengan tetap menjamin kebebasan pers tanpa melupakan nilai-nilai asli Indonesia sebagai sebuah bangsa mandiri.

Bahwa ada multi tafsir yang bisa berujung munculnya dugaan pengkebirian terhadap Pers, Ia tak menampik. Katanya, "saya mengakui kalau pasal 281 ini, itu akan masih diberikan penjelasan,".

Tapi perlu juga diakui, bahwa pers di Indonesia, khususnya pada peliputan persidangan, adalah pers yang sangat bebas di dunia dalam perpsektif HAM dan Demokrasi, karena semua proses persidangan, pernyataan-pernyataan di ruang sidang dan gambar-gambar bebas dipublikasikan.

"Di pengadilan Amerika, sebuah negara demokrasi, itu tidak seperti yang kita bayangkan. Disana itu tidak bisa sama sekali masuk kamera, kalau kita membawa gambar orang, itu hanya sebuah sketsa, sketsa itu yang kita keluarkan," kata Taufiqulhadi.***