Pindah Ibu Kota ke Kaltim, Pemerintah Janji Bangunkan Rumah bagi PNS

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan ibu kota negara akan berpindah dari Jakarta ke Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan ibu kota baru tersebut adalah sekitar Rp 466 triliun.

Dengan dana yang tidak sedikit tersebut, pemerintah berjanji untuk menyediakan seluruh fasilitas terbaik bagi calon penghuninya, yakni Aparatur Sipil Negara atau ASN yang bekerja di kementerian/lembaga pusat.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Syafruddin, mengatakan pemerintah bakal menjamin ketersediaan fasilitas bagi para ASN yang bermukim di ibu kota baru.

"Tidak ada negara di dunia ini yang mengambil kebijakan yang akan merugikan, apalagi menelantarkan. Di sana, di kota (ibu kota baru) yang sudah diumumkan oleh bapak presiden itu akan menjadi green city, smart city. Jadi semua fasilitas akan tersedia," ujar dia di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (27/8).

Dia menyebutkan, fasilitas dasar seperti perkantoran, rumah, pendidikan, kesehatan, hingga transportasi bakal disediakan oleh negara dalam jarak yang berdekatan. Sehingga memudahkan pergerakan para penghuni kota.

"Justru di sana bisa efisien kalau ASN pindah ke sana. Paling tidak kalau fasilitas perumahan sudah disiapkan oleh negara, tidak akan ngontrak-ngontrak rumah, tidak akan beli-beli rumah," ungkap dia.

"Kemudian transportasi. Mungkin saja di sana karena itu smart city dan green city cukup bersepeda, cukup berjalan kaki 500 meter misalnya. Seperti kita lihat di kota-kota seperti Canberra, Den Haag, yang terdekat Putrajaya (Malaysia)," dia menambahkan.

Secara populasi, dia melanjutkan, ibu kota baru tersebut akan memiliki penduduk sekurang-kurangnya 180.000 jiwa. Jumlah itu merupakan data seluruh ASN yang bertugas di kementerian/lembaga pusat dan akan ikut bergeser menuju pusat pemerintahan baru di Kalimantan Timur.

"Karena 180.000 itu tidak terlalu banyak. Itu (ibu kota baru) satu kabupaten di Indonesia. Jadi jangan membayangkan DKI ini dipindahkan sekian juta orang, tidak. Hanya ASN yang bekerja di kementerian/lembaga di tingkat pusat," tutup Menteri Syafruddin.***