Menteri Muda Versi PKB: Jokowi Harus Pilih Calon yang Komitmen Perbaiki SDM dan Ekonomi

JAKARTA - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), berharap Presiden Jokowi tetap berkomitmen memilih Menteri dari kalangan muda.

Menurut versi PKB, calon menteri muda adalah yang komitmen terhadap perbaikan ekonomi dan SDM. Hal ini diungkapkan politisi PKB, Abdul Kadir Karding dalam Dialektika Dimokrasi bertajuk "Menteri Muda, Rekonsiliasi atau Balas Budi?", di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (1/8/2019).

"Menteri muda bukan dilihat dari usia, tapi lebih kepada kesigapan dan kecekatan dalam membangun visi dan komitmen khususnya dibidang ekonomi dan sumber daya manusia," tandasnya.

Menurut Karding, hal ini tentunya sesuai dengan komitmen dan visi Jokowi bersama Ma`ruf Amin diperiode kedua. Secara visi kata Karding, bisa berperan lebih aktif dan memberi warna di era globalisasi.

"Oleh karena itu yang diciptakan sumberdaya manusia yang unggul, mandiri dan kompetitif, makanya yang paling utama yang digarisi oleh pak Jokowi penguatan sumber daya manusia," kata Karding.

Kedua, kata Karding, dibidang ekonomi terutama itu menjadi garis bawah yang tebal itu adalah keinginan untuk memperbaiki fundamental ekonomi. "Terutama mengurangi defisit anggaran, termasuk impor yang begitu besar terutama di bidang energi yang luar biasa," katanya.

Ketiga, menurutnya, yang menjadi tantangan kedepan bagi Indonesia terutama soal apa yang disebut kebersamaan sebagai sebuah persatuan bangsa pasca Pilpres 2019 yang lalu.

"Kita mulai agar dinamis, goyah karena Pilpres kemarin dan sebenarnya prosesnya mulai dari 212 atau Pilkada zaman Ahok,  itu kita rasakan betul betapa ada komunikasi, ada hubungan interaksi antar sesama bangsa yang tidak baik yang kurang harmonis," katanya.

Oleh karena itu, lanjut Karding, ke depan fokus utama adalah bagaimana memperkokoh persatuan, dengan cara mengembangkan pemikiran-pemikiran terutama tafsir keagamaan.

"Bukan hanya Islam yang semuanya, tafsir keagamaan yang kalau di dalam Islam disebut rahmatan lil alamin, kalau tempat lain yang moderat, inklusif toleran dan seterusnya, tiga hal itu menjadi tantangan visi sekaligus tantangan bagi pemerintahan ke depan," tuturnya.***