Yusril Ihza Mahendra: PBB Tak Mungkin Netral di Pilpres 2019

JAMBI - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa partainya tidak akan bersikap netral dalam Pilpres mendatang.

PBB pasti akan memberikan salah satu pasangan calon. Namun pasangan mana yang akan didukung, Yusril mengatakan akan diputuskan akhif Januari 2019 yang akan datang.

Yusril menegaskan hal itu menjawab pertanyaan wartawan di Jambi hari ini (15 Januari 2019) usai memberikan pidato dihadapan 287 caleg PBB se Provinsi Jambi dan 250 Pengurus Wilayah dan Cabang PBB se Provinsi Jambi. Kehadiran Yusril ke daerah ini dalam rangka konsolidasi dan pemantapan para caleg untuk menghadapi Pemilu 2019.

Menjawab pertanyaan adanya deklarasi para caleg PBB dalam mendukung salah satu paslon dalam Pilpres, Yusril mengatakan deklarasi itu tidak mengatasnamakan partai melainkan oleh pribadi-pribadi para caleg.

Kalaupun kegiatan itu terorganisir, Yusril mengatakan bahwa pengorganisasian itu bukanlah dilakukan oleh partai maupun organ partai. Yusril memberi contoh di Sumatera Utara, deklarasi itu dilakukan oleh 23 dari 668 caleg PBB yang ada di Sumatera Utara.

"DPP PBB selama ini mendiamkan saja deklarasi2 itu karena menghormati dinamika dan perbedaan di dalam partai. Yang penting jangan salah-menyalahkan apalagi sampai menjelekkan satu sama lain".

PBB, tambah Yusril adalah partai berdaulat, yang langkah politiknya tidak bisa dipaksakan dari luar struktur partai. Semua anggota partai dituntut untuk mentaati keputusan partai.

Ditanya apa yang dilakukannya sebagai penasehat hukum pasangan Jokowi-Ma’ruf, Yusril mengatakan dia berkepentingan agar Pemilu berjalan secara jurdil.

Sebagai partai Islam, PBB juga berkepentingan agar tidak ada kebijakan2 Pemerintah yang bertentangan dengan Islam dan Umat Islam.

"PBB tidak sekedar berteori membela Islam. PBB selalu berada paling depan membela Islam termasuk mencegah terjadinya presekusi dan kriminalisasi terhadap para ulama," tegas Yusril.

"Saya telah memberikan advis secara langsung kepada Pak Jokowi agar tidak akan pernah ada kebijakan yang merugikan kepentingan umat Islam, apalagi memberi angin kepada bangkitnya kembali Komunisme. Pak Jokowi sepakat dengan hal itu," kata Yusril mengakhiri keterangannya.***