Sandiaga Uno: BUMN Itu Milik Negara, Bukan Milik Penguasa

JAKARTA - Cawapres Sandiaga Uno menekankan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mesti dikelola dengan baik lantaran menjadi benteng ekonomi negara. Menurutnya, BUMN bukan milik penguasa dan tak boleh diganggu kepentingan politik.

"Kita harus pastikan BUMN itu adalah benteng ekonomi nasional kita. BUMN ini adalah alat, tentunya tadi benar ini milik negara, bukan pemerintah atau kekuasaan," kata Sandi dalam diskusi Rabu Biru bertajuk 'Selamatkan BUMN Sebagai Benteng Ekonomi Nasional' di Hotel Ambhara, Jakarta, Rabu (12/12) .

"Ini harus dipisahkan secara best practice, governance, harus betul-betul dikelola dengan terbaik dan dengan profesionalisme," ujar Sandi.

Sandi menyatakan, BUMN harus menjadi alat kesejahteraan masyarakat dan bukan justru menjadi beban. Menurutnya, BUMN saat ini tidak terlepas dari kepentingan politik yang selama ini mengintervensi.

"Jangan ada alasan-alasan BUMN dikelola dan diintervensi kepentingan politik, saya yakin BUMN bisa menjadi alat negara untuk memastikan kesejahteraan rakyat jika tidak diintervensi kepentingan politik bisa membangun infrastruktur yang terprogram, menjaga best practice dan corporate governance baik," urai Sandi.

Senada dengan Sandi, Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menegaskan bahwa BUMN milik negara bukan penguasa.

"Posisi BUMN badan usaha milik negara, bukan milik penguasa. Jadi, itu harus diclear-kan. Jadi jangan ada penguasa yang menggunakan BUMN karena bukan milik dia, tapi milik negara ini penghayatan yang prinsipil," tegas dia.

Sementara, Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said prihatin dengan kondisi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini yang sebagian dililit utang.

"Sekarang ini utang sudah 67% dari aset. Sebetulnya kalau BUMN diurus dengan baik, sumber talenta terbaik ya dari BUMN," tuturnya.***