Kominfo Tolak Pencabutan Iklan Jokowi di Bioskop, Fadli Zon: Warga Mau Nikmati Hiburan, Jangan Dicekoki Politik

BALI - Pelaksana tugas Kepala Biro Humas Kemkominfo RI Ferdinandus Setu mengatakan iklan layanan kinerja pemerintah di bioskop merupakan tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai humas pemerintah sesuai amanat Undang-Undang.

"Kemkoinfo menjalankan tugas sebagai Humas Pemerintah" demikian disampaikan Ferdinandus dalam keterangan pers, Rabu kemarin.

Sebagai Humas Pemerintah, Kementerian Kominfo RI selalu berupaya menyampaikan program, kebijakan, kegiatan, dan capaian yang dilakukan pemerintah kepada publik melalui berbagai saluran yang tersedia, termasuk melalui iklan layanan masyarakat, katanya.

Penayangan iklan layanan masyarakat di bioskop dipilih sebagai salah satu kanal karena dinilai tepat sasaran mengingat jumlah penontonnya terukur. Untuk diketahui, pengelola bioskop menyediakan waktu untuk iklan sebelum penayangan sebuah film.

Sebelumnya diberitakan, iklan yang jadi sorotan itu muncul sebelum penayangan film di bioskop-bioskop. Iklan tersebut memperlihatkan proses pembangunan sejumlah bendungan diikuti dengan testimoni seorang petani tentang manfaat bendungan itu. Video lalu ditutup dengan kutipan dari Jokowi diikuti dengan tagar MENUJUINDONESIAMAJU di bawahnya. Kemudian, muncul logo Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai penyedia iklan layanan masyarakat. 

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai iklan itu sarat bermuatan politik dan mengandung unsur kampanye. Dia pun mendesak agar segera dicabut iklan tersebut.

"Iklan itu tak layak untuk ditayangkan di bioskop, itu kan memakai anggaran APBN, gak manfaat sama sekali, itu kan hanya iklan bendungan, harus dicabut dong," ujar Fadli Zon kepada GoNews.co, Kamis (13/9/2018) di sela-sela The 2nd World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD) di Bali, Kamis (13/9/2018).

Apalagi kata dia, tontonana di bioskop adalah hiburan yang tidak ada kaitannya dengan politik. "Kalau Kominfo ngotot tidak mencabut, tunggu saja aspirasi masyarakat. Ini kana da bau-bau kampanye, harusnya anggaran APBN itu digunakan untuk yang lebih bermanfaat," tandasnya.***