Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Srikandi PLN Mengajar, Mahasiswa LP3I Jakarta Gali Lebih Dalam Peran Humas di Era Digital
Umum
11 jam yang lalu
Srikandi PLN Mengajar, Mahasiswa LP3I Jakarta Gali Lebih Dalam Peran Humas di Era Digital
2
Tampil di Kandang, Borneo FC Lebih Percaya Diri Hadapi Madura United FC
Olahraga
10 jam yang lalu
Tampil di Kandang, Borneo FC Lebih Percaya Diri Hadapi Madura United FC
3
Senator Dailami Ingin Pemprov DKI Segera Bangun RSUD Tipe B di Kepulauan Seribu
DPD RI
9 jam yang lalu
Senator Dailami Ingin Pemprov DKI Segera Bangun RSUD Tipe B di Kepulauan Seribu
4
Cadenazzi Optimistis Borneo FC Catat Hasil Positif
Olahraga
10 jam yang lalu
Cadenazzi Optimistis Borneo FC Catat Hasil Positif
5
Hadapi Borneo FC di Leg Kedua Semifinal, Rakhmat Basuki: Ada Energi Positif
Olahraga
10 jam yang lalu
Hadapi Borneo FC di Leg Kedua Semifinal, Rakhmat Basuki: Ada Energi Positif
6
Srikandi PLN dan Bhayangkari, Berbagi Cahaya Pengetahuan Listrik untuk Masyarakat
Pemerintahan
9 jam yang lalu
Srikandi PLN dan Bhayangkari, Berbagi Cahaya Pengetahuan Listrik untuk Masyarakat
Home  /  Berita  /  Riau

Banyak Digunakan Orang Kaya, Program Jamkesda Pelalawan Dinilai Tak Tepat Sasaran

Banyak Digunakan Orang Kaya, Program Jamkesda Pelalawan Dinilai Tak Tepat Sasaran
Kamis, 30 Agustus 2018 13:49 WIB
Penulis: Farikhin
PANGKALANKERINCI - DPRD Pelalawan menyoroti program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Pasalnya, program yang dianggarkan melalui APBD kabupaten sebesar Rp 5 miliar per tahun dinilai tidak tepat sasaran.

Sering terjadi, banyak pasien masyarakat miskin yang berobat di RSUD Selasih tidak terdaftar dalam Jamkesda.

"Justru banyak masyarakat yang ekonominya mampu malah terdaftar dalam program Jamkesda. Ini menjadi pertanyaan," ujar Sekretaris Komisi II DPRD Pelalawan, H Abdullah, Kamis (29/8/2018).

Diungkapkannya, banyak masyarakat miskin yang seharusnya tercover dalam program Jamkesda justru namanya tidak masuk. Namun banyak juga masyarakat mampu namanya masuk dalam Jamkesda.

"Memang pendataan dilakukan oleh desa dan kelurahan dan Dinas Sosial (Dissos) dan bukan kewenangan Dinas Kesehatan (Diskes)," jelasnya.

Menurut politisi PKS ini, justru banyak masyarakat miskin yang tak punya Jamkesda. "Apalagi untuk BPJS, mereka jelas sangat berat untuk membayar bulanannya," katanya.

Ditegaskannya, pemerintah daerah melalui dinas terkait agar melakukan evaluasi data terhadap masyarakat penerima program Jamkesda.

"Sekarang ini banyak tak tepat sasaran, kita menduga adanya titipan juga," bebernya.

Abdullah menambahkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan mengalokasikan dana Jamkesda Rp 5 miliar pertahun. "Jamkesda perlu dievaluasi lagi," pungkasnya, kepada GoRiau. ***

Kategori:Pemerintahan, Riau
wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/