Abg Cina Hina Presiden Dianggap Lucu-lucuan, Benny Rhamdani: Polda Jangan Beropini Melindungi Pelaku

JAKARTA - Polda Metro melalui Kabid Humasnya Argo Yuwono mengatakan, pelaku video viral abg keturunan Cina berinisial S (16) yang mengancam akan menembak dan menghina Presiden Joko Widodo hanya sebatas lucu-lucuan.

Bahkan ia juga menjelaskan, bahwa video tersebut dibuat sekitar tiga bulan lalu. Namun polisi belum membeberkan detail tempat pembuatan video itu.

"Ini merupakan kenakalan remaja. Kenapa? Ya karena pada saat dia berkumpul dengan temannya dia mengatakan, 'Kamu berani nggak kamu? Nanti kalau berani, kamu bisa nggak ditangkap polisi.' Jadi mengetes ini berdua, mengetes polisi. Kira-kira polisi mampu tidak menangkap dia. Jadi anak-anak ini bercanda, lucu-lucuan," katanya.

Anggapan Polda Metro Jaya atas ancaman dan penghinaan kepada Presiden adalah lucu-lucuan, menuai tanggapan keras dari berbagai kalangan.

Salahsatunya adalah Kepala Bidang Organisasi Partai Hanura, Benny Rhamdani. "Harusnya, Polda Metro Jaya dalam memberikan pendapat terhadap suatu kasus berdasarkan hasil keterangan penyidik, bukan opini Kabid Humasnya," ujar Benny Rhamdani, Kamis (24/5/2018) di Jakarta.

Bahkan menurut senator asal Sulawesi Utara ini, Kabid Humas Argo Yuwono justeri cenderung berupaya melindungi si pelaku tersebut. "Jangan karena anak orang kaya beda perlakuan. Dari bukti-bukti sudah jelas, abg itu sudah terang-terangan menghina bahkan mengancam simbol negara," tandasnya.

"Jangan sampai masyarakat beranggapan Polisi tidak adil dan terkesan takut memproses kasus ini," paparnya.

Untuk itu, Brani sapaan akrab Benny Rhamdani, meminta Polda Metro Jaya tetap memproses pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku.

"Jangan dihentikan karena dianggap lelucon. Sekali lagi, ini simbol negara yang dihina, kalau yang lain diproses dan di penjara, ya perlakuan yang sama juga harus diberlakukan terhadap ABG ini," tukasnya.

"Jangan karena anak tersebut adalah anak cina kaya, Polda Metro Jaya terkesan takut atau bahkan beropini untuk melindungi pelaku. Jangan sampai juga masyarakat membenarkan kalau Polisi bisa dibeli, ini bahaya," pungkasnya.***