Pengusaha Harap Jaminan Keamanan Berusaha dan Uang Dikembalikan

MEDAN - Soal langkah Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumut, Irjen Pol Paulus Waterpauw yang bertemu langsung dengan sejumlah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) korban aksi sweeping dan pemerasan oknum polisi mendapat apresiasi.

Namun, upaya ini diharapkan tidak hanya berhenti dengan pertemuan saja, akan tetapi harus ada jaminan keamanan dan kenyamanan berusaha ke depannya.

“Apa yang dilakukan Kapolda ini sudah bagus. Namun ini belum menyelesaikan masalah. Kalau pertemuan begitu aja kan belum ada solusi. Sekarang yang harus diperhatikan keadaan dan kenyataan di lapangan. Karena ada beberapa pelaku UMKM yang sudah ketakutan dan tidak mau lagi berdagang,” Kata Acung, pelaku UMKM.

Dia menjelaskan, langkah Kapolda yang langsung bertemu dengan pelaku UMKM belumlah mampu menyelesaikan masalah. Termasuk upaya penindakan terhadap oknum Polri yang melanggar etika.

“Penindakan di internal Polri itu tidak ada urusan di kita. Intinya, kita yang jadi korban oknum polisi ini menginginkan adanya jaminan keamanan, kenyaman, dan uang yang diambil juga dikembalikan,” jelas Acung.

Acung mengaku harus mengeluarkan uang puluhan juta pada 2014 kepada oknum polisi yang menganggu usaha minuman miliknya. Bahkan kedatangan oknum tersebut terjadi berulang ulang, hingga akhirnya di tahun 2015 dia memutuskan menutup usahanya, dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi 21 orang karyawannya. Bahkan sampai saat ini, 8 orang di antara karyawannya tersebut masih berstatus pengangguran.

“Pertemuan itu tidak cukup, kita harapkan adanya jaminan keamanan berusaha dan uang kita dikembalikan,” paparnya.

Karena, sambungnya, uang yang disetorkan kepada oknum polisi tersebut dipinjam dari bank yang diperuntukkan untuk modal usaha.Dengan pemerasan yang dilakukan oknum polisi, membuat dirinya pusing. Karena usaha tersendat-sendat, di sisi lain tagihan yang datang juga tidak tertutupi.

“Kalau dengan cara seperti ini, berapa pun modal yang dimiliki akan tetap bangkrut,” ujarnya.

Acung menuturkan pengalaman pahit sebelum menutup usahanya. Dia didatangi oknum polisi dari (menyebut nama lembaga). Bahkan sebelumnya Acung mengaku didatangi oknum polisi dari (menyebut nama lembaga) yang meminta sejumlah uang setelah mengancam jika usaha akan bermasalah jika tidak memenuhi permintaan tersebut.

“Saya berpikir karena usaha saya tinggalkan sama istri, nanti kalau ada apa-apa kan repot. Saya terpaksa, menyerahkan sejumlah uang, katanya setelah itu tidak akan diganggu lagi. Namun setelah itu, datang lagi. Bahkan ada 4 karyawan dibawa ke (menyebut nama lembaga),”ujarnya.

Dia mengaku pasca pertemuan dengan Kapoldasu belum juga mendapatkan rasa keamanan dan kenyamanan dalam berusaha.

“Sekarang ini belum adanya kenyamanan berusaha yang kita rasakan. Karena belum ada jaminannya. Kalau ini cuman berhentinya dua tiga bulan atau satu dua tahun, sama saja. Kalau apa yang kita paparkan dengan Kapolda itu hanya konsekwensinya dengan dipindah, besok-besok ini bisa jadi boomerang bagi kita. Kenapa? karena akibat kita, orang itu dipindahkan. Karena bisa saja 5 tahun lagi orang itu kembali dengan pangkat yang lebih tinggi, terus menduduki jabatan penting, kan lebih kacau lagi,” ujarnya khawatir.

Hal senada diungkapkan pelaku UKMK lainnya, Juklim. ia berharap adanya jaminan keamanan berusaha pasca pertemuan dengan Kapoldasu, Irjen Pol Paulus Waterpauw bersama Direktur Objek Vital Poldasu, Kombes Pol Hery Subiansauri, Karo Ops Poldasu, Kombes Pol Makmur Ginting, Dirlantas Poldasu, Kombes Pol Agus Susanto, Kombes Pol Djadjuli, Kapolrestabes Medan, Kombes Pol, Dadang Hartanto, Wakapolretabes Medan, AKBP Tatan Dirsan Atmaja.

“Dengan pertemuan kemarin itu, kita sedikit lebih nyaman, kita merasa mulai terayomi dan terlindungi. Karena pak Kapolda menunjukkan keseriusannya, dan keresahan kita ditanggapi. Kita berharapnya, ini tidak hanya sampai di sini. Kalau sampai di sini, percuma,” ujarnya.

Dari pertemuan itu, pihaknya mengharapkan Kapolda juga bisa memfasilitasi kepada UMKM dalam pengurusan izin tanpa adanya gangguan dari oknum. Karena sebenarnya, pengusaha itu, tidak ada yang tidak mau mengurus izin, hanya selalu dipersulit.

“Kita berharap janganlah ada lagi ganggung-ganggung dari oknum yang nakal, karena kita kan mau cari makan,” imbuhnya.***