Bupati dan Wabup Kuansing 'Berdebat' Saat Hearing di DPRD

TELUKKUANTAN - Wakil Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, H. Halim kembali menyampaikan unek-uneknya. Kali ini, unek-unek tersebut langsung disampaikan Halim kepada Bupati Mursini saat hearing di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kuansing, Rabu (21/3/2018).

"Saya memang sering berbicara terbuka di media massa dan menyinggung bupati. Sebenarnya, kita ingin menjernihkan semua persoalan, baik antara legislatif dan eksekutif maupun antara bupati dan Wabup," ujar Halim memulai pembicaraan.

"Mungkin bupati menganggap saya orang yang tak paham pemerintah, tapi saya minta bupati tegas," tambah Halim menambahkan.

Halim menyampaikan bahwa dirinya tak pernah dilibatkan dalam setiap kebijakan yang diambil pemerintah. Mulai dari penyusunan anggaran sampai pada penyusunan pejabat struktural. Selama Mursini - Halim memerintah di Kuansing, sudah empat kali dilakukan pelantikan pejabat.

"Saya tidak melecehkan, tapi saya hanya minta ketegasan saudara bupati," ucap Halim.

Di depan anggota dewan dan kepala OPD, Halim meluapkan isi hatinya selama menjadi wakil Mursini. Dari beberapa kali mereka duduk satu meja, Mursini selalu meng-iya-kan apa yang disampaikan Halim. "Sampai di luar, berubah lagi."

"Kita ini menjadi bupati dan wakil bupati bukan karena kita sendiri, tapi dukungan dari masyarakat. Begitu juga dengan para anggota dewan yang terhormat, duduk karena adanya dukungan masyarakat," papar Halim. Untuk itu, Halim meminta bupati berkomitmen dalam merealisasikan janji kampanye.

"Memang pernah keluar tentang angka-angka. Saya tak pernah meminta uang sekian atau uang saya dikembalikan. Saya hanya minta dihargai, walau saya dianggap tak mengerti," tambah Halim. Menurut Halim, tidak akan ada kisruh jika bupati transparan dan menghargainya sebagai 'partner' di pemerintahan.

"Saya bukan cari uang di eksekutif ini. Kalau bupati sanggup menjalani pemerintahan, sampaikan. Katanya dari awal kita ini 'abang-adik'. 'Abang-adik bagaimana? Penyusunan anggaran tak pernah dilibatkan. Saya ingin, kita itu bersinergi dalam menjalankan roda pemerintahan," papar Halim.

Menanggapi hal ini, Bupati Mursini yang duduk di samping Halim menyatakan bahwa penyusunan APBD disusun oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

"Jangankan Pak Wabup, saya sendiri juga tak ikut. Semua diserahkan kepada TAPD. Tapi, kalau ada masukan, akan kita sampaikan. Kemudian, TAPD akan membahas anggaran bersama DPRD," ujar Mursini.

Begitu juga halnya dengan penyusunan kabinet MH. Dikatakan Mursini, pemerintah punya Majelis Pertimbangan Kepegawaian. Dengan tegas Mursini menyatakan penyusunan pejabat sebelum pelantikan pertama dilakukan di Batam.

"Saya buka pertemuan, kemudian saya tinggalkan kepada Wabup. Sementara, pelantikan pejabat sesuai dengan aturan," ucap Mursini dengan nada datar dan tenang.

Mendengar jawaban tersebut, Halim langsung menyela. Ia menegaskan sengaja membuka di depan dewan supaya ada keterbukaan dan kejelasan, karena tidak ada kejelasan dari Mursini.

"Majelis pertimbangan kepegawaian tak pernah komunikasi sama saya. Siapa majelis ini, saya tak tahu. Kepala BKD saja tak dilibatkan, semua sekretaris yang ngatur," ujar Halim.

"Pernah saya panggil sekretaris BKD, dia sampaikan kepada saya, ini orang nomor 1, tak bisa diganggu gugat. Masak ada hal seperti ini. Harusnya bupati mengetahui siapa yang dilantik," tambah Halim dengan nada tinggi.

Halim mengaku kesal dengan setiap pelantikan yang dilakukan Pemkab Kuansing. Sebab, setiap mengusulkan pejabat selalu ditolak. "Bahkan dibuang."

"Padahal, saya mengusulkan pejabat sesuai dengan janji kampanye, menempatkan seseorang sesuai kemampuannya," pungkas Halim.***