Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Ramai-ramai Kecam Wasit, Baim Wong hingga Raffi Ahmad Suarakan #AFCCurangLagi
Olahraga
19 jam yang lalu
Ramai-ramai Kecam Wasit, Baim Wong hingga Raffi Ahmad Suarakan #AFCCurangLagi
2
Progres Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B di Pekan ke-31 Capai 10,43 Persen
Pemerintahan
18 jam yang lalu
Progres Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B di Pekan ke-31 Capai 10,43 Persen
3
Pejabat DKI Ini Bakal Mundur Sebagai ASN untuk Jadi Bupati Purwakarta
Pemerintahan
19 jam yang lalu
Pejabat DKI Ini Bakal Mundur Sebagai ASN untuk Jadi Bupati Purwakarta
4
Persiapkan Indonesia Hadapi Irak, Shin Tae-yong Optimistis Lolos ke Olimpiade 2024 Paris
Olahraga
19 jam yang lalu
Persiapkan Indonesia Hadapi Irak, Shin Tae-yong Optimistis Lolos ke Olimpiade 2024 Paris
5
Aditya Raih Norma GM, Eka Putra Wirya: PB Percasi dan Sponsor Bangga
Olahraga
16 jam yang lalu
Aditya Raih Norma GM, Eka Putra Wirya: PB Percasi dan Sponsor Bangga
6
Target Terpenuhi, Aditya Raih Norma GM di Pertamina Indonesian GM Tournament 2024
Olahraga
17 jam yang lalu
Target Terpenuhi, Aditya Raih Norma GM di Pertamina Indonesian GM Tournament 2024
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Kisrus Soal Plt Gubernur dari Pati Polri, Ketua DPR Minta Pemerintah Dengar Aspirasi Rakyat

Kisrus Soal Plt Gubernur dari Pati Polri, Ketua DPR Minta Pemerintah Dengar Aspirasi Rakyat
Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo. (istimewa).
Selasa, 30 Januari 2018 14:51 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Kegaduhan soal Mendagri menunjuk dua Pati Polri untuk menjabat plt Gubernur di Jabar dan Sumatera Utara terus berlanjut.

Pro dan kontra terus berkembang di tengah masyarakat. Untuk mengakhiri kegaduhan tersebut, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyarankan agar Pemerintah mendengar aspirasi dari publik soal penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur dari Pati Polri.

"Kami serahkan sepenuh kepada Pemerintah untuk memutuskan mana yang terbaik. Pemerintah juga mendengar aspirasi publik atau opini masyarakat," kata Bambang Soesatyo di ruang kerjanya, Gedung Nusantara III, DPR RI, Selasa (30/1/2018).

Politisi Golkar yang biasa disapa Bamsoet ini, keputusan mengangkat Plt Gubernur dari Pati Polri itu adalah kewenangan Pemerintah, selagi tidak melanggar aturan atau Undang-Undang yang berlaku.

“Sebaiknya pemerintah mendengar apa yanh sudah disampaikam oleh publik. Bagi kami tidak ada pelanggaran hukum ya, silahkan saja itu kan domain Pemerintah soal netralitaskan masih belum pasti,” ujarnya.

Menurut Bamsoet, spekulasi soal tidak netralnya Polri di Pilkada belum pasti, hingga Pemerintah berhak memutuskan siapa yang akan menjabat Plt Gubernur, baik dari Polri atau dari ASN Kemendagri itu sendiri.

"Justru spekulasi itulah yang harus diminimalisasi oleh pemerintah. Dan Pemerintah sekarang sudah mendengar aspirasi pubkik dan mengambil langkah-langkah untuk yang meminimalkan kegaduhan di tahun politik ini," jelasnya.

Namun, mantan Ketua Komisi III DPR RI ini menegaskan, dirinya tidak setuju atau setuju dengan keputusan Pemerintah untuk mengangkat Pati Polri menjadi Plt Gubernur.

“Saya bukan dalam posisi setuju atau tidak setuju, ini adalah domain pemerintah yang bisa kita lakukan adalah mendukung Pemerintah. Menyerap aspirasi publik dan mengurangi kegaduhan,” tegasnya.

Diketahui, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo akan menunjuk dua Pati Polri untuk menjabat Plt Gubernur Jawa Barat (Jabar) dan Plt Gubernur Sumatera Utara (Sumut).***

wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/