PP 57/2016 'Menghantui' Keberadaan 1 Juta Hektare Kelapa Sawit, Riau Ikut Terancam

PEKANBARU - Sekitar satu juta hektare dari 11,9 hektare kebun kelapa sawit yang ada di Tanah Air bakal terkena dampak regulasi PP 57/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Provinsi Riau pun menjadi salah satu daerah yang paling terancam karena memiliki lahan gambut yang begitu luas.

"Dari total 11,9 juta hektare ini, 1 juta di antaranya bakal harus ditinggalkan oleh pemiliknya paska HGU tidak lagi boleh melanjutkan menanam kembali sawit di areal gambut sesuai PP 57/2016," kata Dirjen Perkebunan, Kementerian Pertanian (Kementan), Bambang kepada wartawan saat dihubungi dari Pekanbaru, Kamis (27/4/2017).

Dia mengakui bahwa regulasi yang dikeluarkan pemerintah itu bertujuan untuk mendorong tata kelola kehutanan khususnya kawasan gambut tanpa merusak potensi hidrologisnya.

Diharapkan dengan aturan itu, pemerintah bisa melakukan penyelamatan kawasan ekologis gambut khususnya yang dijadikan kawasan perkebunan. Namun pihaknya mengingatkan risiko dari aturan ini juga bakal menimbulkan ancaman baru.

"Risiko itu yakni kemungkinan lahan gambut yang ditinggalkan dan tidak ditanam ulang itu menjadi rusak, karena tidak lagi diawasi secara berkelanjutan seperti praktik yang berjalan saat ini," katanya.

Pemprov Riau menyatakan regulasi tentang pengelolaan gambut yang dikeluarkan pemerintah dan dirincikan petunjuk teknisnya oleh Peraturan Menteri LHK ini bakal berdampak pada perusahaan besar perkebunan setempat.

Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Riau Masperi mengatakan dampak itu yang jelas bakal memberi pengaruh dari segi produksi hasil kebun.

"Dampaknya bakal besar khususnya ke hasil produksi. Misalnya ada perusahaan punya HGU 1 juta hektare, karena aturan ini dipangkas 500.000 hektare jadi sisanya tinggal setengah," katanya.

Dia mengatakan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, pemda bakal menjalankan aturan itu, sambil terus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak terkait.

Upaya itu perlu dilakukan dengan tujuan perlunya sinergi untuk memastikan keberlanjutan kegiatan usaha dan menyampaikan pendapat serta masukan pelaku usaha kepada pemerintah pusat.

Pihaknya juga mengakui saat ini kontribusi sektor perkebunan ke PDRB Riau dari total kontribusi pertanian mencapai 59 persen yaitu senilai Rp86 triliun setahun.

Sebelumnya Ketua Apindo Riau Wijatmoko Rah Trisno juga menyatakan penerapan aturan tentang pengelolaan gambut ini bakal berdampak tidak hanya ke produksi, tapi bakal ke sektor ketenagakerjaan.

"Dampaknya tidak hanya ke tata kelola gambut, tapi bakal ke arah ketenagakerjaan, bakal ada PHK besar-besaran," tuturnya. ***