Ulah Kementerian PU dalam Pekerjaan Jalan, CBA: Mereka Serampangan dan Asal Jadi, Negara Rugi Rp18,7 Miliar

JAKARTA - Ada anekdot yang mengatakan, proyek pembangunan jalan di Indonesia merupakan proyek abadi. Bagimana tidak, proyek jalan ini tidak abadi, setiap baru dikerjakan, biasanya langsung rusak agar setiap tahun dapat alokasi dari anggaran Negara.

Menurut Center For Budget Analysis (CBA), proses pembangunan jalan, lama waktu pengerjaannya, bisa-bisa mengalahkan piramida di Mesir dan bahkan tembok besar di China. "Kalau Piramida dan tembok besar di China sudah selesai pembangunanya, namun kalau proses pembangunan jalan di Indonesia, belum tahu kapan selesai mengerjakannya," ujar Koordinator Investigasi CBA, Jajang Nurjaman kepada GoNews.co, Jumat (30/12/2016) siang.

Hal ini juga kata dia, yang dikerjakan oleh pemerintah saat ini. Dimana, salah satu proyek pembangunan jalan yang sedang dilaksanakan pemerintah melalui Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah Jalan tol Solo-Kertasono. Proyek yang digenjot sejak pertengahan 2015 tersebut ditargetkan selesai tahun 2018.

"Tetapi target 2018, proyek tol ini selesai hanya dalam "buku perencanaan" Saja. karena, dalam proses lelang sudah ditemukan terindikasi berpotensi kerugian negaranya," paparnya.

Hal ini katanya, bisa dijelaskan sebagai berikut, pertama, sudah tercatat di tahun 2016 terdapat 3 proyek terkait pembangunan Jalan Tol Solo-Kertosono. Proyek yang dilaksanakan oleh satuan kerja pelaksanaan jalan bebas hambatan solo – kertosono mengeluarkan anggaran untuk 3 proyek tersebut sebesar Rp156.446.084.000 dan angka- angka anggaran ini, dinilai terlalu besar, dan fantasis. Serta proses lelangnya ada indikasi tidak sehat, dimana penawaran yang tinggi dan mahal selalu dimenangkan sehingga ada potensi merugikan keuangan Negara.

"Misalnya untuk proyek  pembangunan jalan tol Solo Kertosono ruas Colomadu-Karanganyar seksi 1b, pihak Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memenangkan  PT. Modern Widya Tehnical yang beralamat di Graha Multi Modern Jl. Cikini Raya No. 44 - Jakarta Pusat (Kota) - DKI Jakarta, dengan mengambil penawaran yang amat tinggi dan mahal sebesar  Rp 89.726.717.000 sehingga potensi merugikan Negara sebesar Rp6.634.291.000 yang seharusnya kembali ke KAS negara," jelasnya.

Karena pihak kementerian, tidak mengambil penawaran yang lebih rendah dan murah dari PT. Armada Hada Graha dengan harga Rp83,092,426,000. Kerugian negara yang tidak kalah besar lagi terdapat dalam proyek pembangunan jalan tol Solo Kertosono ruas Colomadu-Karanganyar seksi 1a. Proyek ini dimenangkan oleh PT. Istaka Karya (Persero) beralamat di Graha Iskandarsyah Lt. 9, Jl. Iskandarsyah Raya No. 66, Kebayoran Baru - Jakarta Selatan (Kota) - DKI Jakarta.

"Perusahan pemenang lelang ini menawarkan harga Rp60.099.677.000 untuk mengerjakan proyek jalan tol ini. Dan harga penawaran ini, jauh lebih tinggi dibandingkan tawaran PT. Armada Hada Graha yang hanya membutuhkan anggaran negara sebesar Rp 48.365.518.000 untuk mengerjakan proyek jalan tol ini, sehingga tidak tanggung-tanggung potensi kerugian negara sebesar Rp.11. 734.159. 000 dari proyek tersebut," tegasnya.

Jadi, katanya, total potensi kerugian negara di tahun 2016 terkait proyek pembangunan Jalan Tol Solo-Kertosono sebesar Rp18,723,860,000. "Pantas saja proyek pembangunan jalan yang dilaksanakan kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  menjadi proyek abadi, karena proses lelangnya Sudah dari awal anggarannnya terindikasi bocor, dan kami juga dari CBA, cukup prihatin, kok KPK Sudah membongkar korupsi jalan di kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tetapi orang orangya tidak kapok kapok. Kalau begitu, kami dari CBA (Center For Budget Analysis) mendorong KPK untuk segera melakukan penyelidikan atas kasus diatas," pungkasnya. ***