Kebebasan Berpendapat Dikekang, Jokowi - JK Dinilai Mengikis Demokrasi

JAKARTA - Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman mengatakan, sebagai pemimpin yang merupakan produk demokrasi hasil pemilihan langsung, pemerintahan Jokowi-JK justru menjadi pihak yang tidak dapat menjaga demokrasi di Indonesia.

Hal ini bisa dilihat dengan semakin banyaknya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang secara perlahan mengikis makna dari demokrasi itu sendiri.

''Pelarangan aksi demonstrasi, dan pembungkaman suara melalui UU ITE hingga adanya larangan pemutaran film kritik terhadap pemerintah adalah bentuk pengikisan semangat demokrasi yang dilakukan pemerintah. Jika hak berpendapat sudah mulai dikekang tentu dalam hal ini merupakan sebuah kemunduran bagi demokrasi Indonesia,'' tegas Jajat.

Sejalan dengan penilaian Jajat, hasil survei yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) beberapa waktu lalu menyebutkan salah satu indikator menurunnya Indeks Demokrasi Indonesia adalah pengekangan kebebasan berpendapat dan ancaman pada pers. Ini tentunya harus menjadi catatan penting bagi pemerintah, karena jika kebebasan berpendapat sudah dikekang tidak ubahnya negara ini dijalankan secara otoriter yang pada akhirnya dapat tumbang dilawan rakyat.

''Ketakutan adanya pengekangan kebebasan berpendapat menjadi salah satu isu yang digaungkan pendukung Jokowi untuk melawan Prabowo saat pilpres 2014 yang lalu. Kenyataannya Indeks Demokrasi Indonesia justru menurun saat Jokowi memimpin. Saya kira ini akan menjadi pelajaran berharga bagi rakyat, bahwa jangan mudah tergiring isu, janji politik dan juga jangan menilai calon pemimpin hanya dari penampilannya yang merakyat,'' tutup Jajat. (rls)