Kebijakan Plt Gubernur Riau Lamban, Kinerja Satker Jadi Melempam

PEKANBARU - Pelaksana tugas Gubernur Riau H. Arsyadjuliandi Rachman dinilai terlalu lamban menentukan kebijakan menetapkan pejabat di posisi yang tepat. Hal ini berakibat kinerja dari satuan kerja dibawahnya tidak maksimal. Padahal saat ini banyak program pembangunan yang harus digesa bagi kepentingan masyarakat yang sangat mendesak.

Penilaian tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi C DPRD Riau H. Musyaffak Asikin, Selasa (19/1/2016). Musyaffak mengatakan, sampai saat ini saja, banyak jabatan penting yang hanya dipegang oleh pelaksana tugas.

"Mau apa jadinya negeri kita ini, apa tak malu dengan masyarakat luar. Darurat pelaksana tugas. Mulai dari gubernurnya Plt, Sekda Plt, Sekwan juga Plt. Padahal mereka ini berada pada posisi paling penting, juru kuncinya," ujar Musyaffak kepada GoRiau.com.

Dengan jabatan hanya sebagai pelaksana tugas, lanjutnya, sulit bagi pejabat bersangkutan untuk mengambil kebijakan strategis. Dengan posisi yang terbatas itu, program-program pembangunan juga tak terlaksana dengan baik.

"Terlebih posisi Sekwan yang sekarang sudah tiga kali dijabat pelaksana tugas, apa tak ada lagi pejabat Riau ini yang berkualitas untuk ditempatkan? Dewan ini kan lembaga terhormat dan punya kepentingan strategis di sini. Mengapa sampai saat ini tidak juga ditunjuk oleh Plt Gubernur," sampainya.

Musyaffak meminta Plt Gubernur segera menetapkan Sekwan definitif sesuai dengan hasil asessment sebelumnya. "Masa dari jumlah kemarin tak ada yang lulus untuk posisi Sekwan, sudah tunjuk saja," tegas dia.

Politisi PAN ini juga mengkritisi banyak kepala satuan kerja yang ditunjuk oleh Gubernur tidak sesuai dengan kapasitas dan hasil seleksi asessment. Sehingga sebagian diantara pejabat tersebut tidak mampu bekerja dengan baik pula.

"Mereka sebagai bawahan sebenarnya tidak salah. Saat asessment dulu sudah memilih posisi sesuai kemampuan, bahkan juga sudah dipilih. Tapi mereka ini ditunjuk sesuka hati, sehingga tak sesuai hasil. Jadi yang salah ya pimpinan tidak tegas," kesal Musyaffak.

Musyaffak mengingatkan agar dalam membuat kebijakan, Gubernur tidak hanya memikirkan keinginan dan kepentingan pribadi, tetapi lebih kepada keinginan bersama yang proporsional bagi masyarakat Riau secara luas.

"Rakyat kita perlu pembangunan, perlu kehidupan layak. Kalau terus seperti ini sampai kapan kita akan melangkah maju. Tidak persolan itu ke itu saja yang harus kita urus. Percuma program kita susun, tapi kerja tidak selesai," tutupnya. ***