KPU DKI Jakarta Diskusi Bersama Stakeholder Bahas Tahapan dan Dukungan untuk Pilkada

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta berharap dapat memperkuat sinergi antar lembaga pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 pada tanggal 27 November 2024 mendatang.

Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Wahyu Dinata pada saat membuka Rapat Koordinasi Persiapan dan Dukungan Stakeholder pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

“Tingkat partisipasi Pemilihan Presiden Tahun 2024 di wilayah Provinsi DKI Jakarta mencapai 78,78%, Pemilihan DPR RI 77,57%, DPD RI 77,65% dan DPRD Provinsi mencapai 77,46%z. Oleh karena itu, KPU Provinsi DKI Jakarta mengucapkan terima kasih atas dukungan lembaga pemerintah terhadap suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang lalu,” kata Wahyu.

Wahyu kemudian memaparkan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 kepada para pemangku kepentingan atau stakeholder yang terdiri atas unsur pemerintah provinsi.

Di antaranya Bawaslu DKI Jakarta, Kodam Jaya, Polda Metro Jaya, Kesbangpol DKI Jakarta, Biro Pemerintahan DKI Jakarta, Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta, Diskominfotik DKI Jakarta, Disdukcapil DKI Jakarta, Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta, BIN DKI Jakarta, Satpol PP DKI Jakarta, Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Komisi Informasi DKI Jakarta, Komisi Penyiaran DKI Jakarta, Dinas Sosial DKI Jakarta serta perwakilan Walikota Administrasi se-DKI Jakarta.

Kepada masing-masing stakeholder, Wahyu menjelaskan mengenai sejumlah kebutuhan yang dapat didukung untuk para stakeholder di setiap tahapan pemilihan.

"Yang terdekat adalah saat ini kami sedang menjalani proses perekrutan badan adhoc, yaitu PPK. Dan sebentar lagi PPS. Kemudian kami juga akan memulai tahapan pemutakhiran data pemilih yang sudah pasti memerlukan kerjasama dari Dinas Dukcapil," ujar Wahyu.

Kepala Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin menyampaikan bahwa Dinas Dukcapil akan menjamin ketersediaan blangko KTP-el bagi pemilih untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 tetap aman.

“Kami dari Dinas Dukcapil melakukan hibah pengadaan 5 juta blangko KTP-el, mudah-mudahan kekosongan blangko sudah bisa terpenuhi ditahun ini dan di bulan Mei sudah kami didapatkan, jadi tidak perlu lagi nanti pakai suket. Pada hari Pemilihan, Dukcapil akan terus buka untuk memberikan layanan yang membutuhkan KTP-el," kata Budi.

Wahyu juga menjelaskan bahwa tanggal 5 Mei 2024 akan dimulai tahapan pemenuhan syarat dukungan calon perseorangan.

Merespon hal tersebut, Ketua Bawaslu DKI Jakarta Munandar, menyatakan pihaknya akan memaksimalkan kembali koordinasi dengan KPU DKI Jakarta.

"Terkait dengan pencalonan perseorangan, diharapkan sinergi kita di lapangan bisa turun sampai ke tingkat pengawas adhoc kita, terutama dalam melakukan verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual terkait dengan dukungan bakal calon," ujar Munandar.

Selain itu, Direktur Intelkam Polda Metro Jaya Kombes Dedy Kusuma Bakti mengatakan bahwa dalam waktu dekat, Polda Metro Jaya akan menggelar Operasi Mantap Praja guna menyukseskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2024 mendatang.

"Pada prinsipnya, kami akan mendukung penuh semua tahapan yang sedang dan akan berjalan dalam rangka menyukseskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 mendatang," katanya.

Sementara itu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta Taufan Bakri berharap KPU DKI Jakarta dapat lebih gencar dalam sosialisasi kepada pemilih muda.

"Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur akan dipilih oleh sekitar 50% pemilih muda kita. Kota global yang banyak diharapkan akan menyaingi kota global kelas dunia, maka dari itu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 ini harus berkualitas," kata Taufan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) DKI Jakarta R. Andika Dwi Prasetya juga menyampaikan harapannya agar Pilgub DKI Jakarta tahun ini ramah HAM.

“Kemenkumham DKI Jakarta siap memberikan dukungan penuh kepada KPU Provinsi DKI Jakarta untuk menjalankan tugasnya dalam menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta,” kata Andika. (Yazid N). ***