Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Ketua FKDM DKI Sebut Kinerja Pj Gubernur Sudah Bagus
Pemerintahan
7 jam yang lalu
Ketua FKDM DKI Sebut Kinerja Pj Gubernur Sudah Bagus
2
Ketua Umum Forkabi Nilai Heru Budi Layak Pimpin Jakarta
DKI Jakarta
7 jam yang lalu
Ketua Umum Forkabi Nilai Heru Budi Layak Pimpin Jakarta
3
Pemprov DKI Raih Provinsi Terbaik Tiga Penghargaan Pembangunan Daerah
Pemerintahan
7 jam yang lalu
Pemprov DKI Raih Provinsi Terbaik Tiga Penghargaan Pembangunan Daerah
4
Timnas U 17 Wanita Tatap Laga Perdana Melawan Filipina di Piala Asia U 17 AFC 2024
Olahraga
5 jam yang lalu
Timnas U 17 Wanita Tatap Laga Perdana Melawan Filipina di Piala Asia U 17 AFC 2024
5
Gelar Acara Halal Bihalal, Ketua Umum KK Inhil Ajak Semua Pihak untuk Bersatu
Umum
14 jam yang lalu
Gelar Acara Halal Bihalal, Ketua Umum KK Inhil Ajak Semua Pihak untuk Bersatu
6
Tampil Trengginas, Korea Utara Bekuk Korea Selatan
Olahraga
4 jam yang lalu
Tampil Trengginas, Korea Utara Bekuk Korea Selatan
Home  /  Berita  /  Nasional

16 Provinsi Masuk Kategori Miskin di Tahun Pemilu

16 Provinsi Masuk Kategori Miskin di Tahun Pemilu
Ilustrasi kemiskinan. (gambar: ist./antara)
Selasa, 06 Juni 2023 17:31 WIB

JAKARTA - Pemerintah menyebut akan ada 16 provinsi yang masuk kategori miskin pada 2024 (tahun pemilu). Demikian disampaikan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam rapat bersama 'dewan', kemarin.

"Sasaran pembangunan provinsi di 2024 ada sekitar 16 dari 34 provinsi yang kami hitung, karena Papua dan Papua Barat masih jadi satu yang tingkat kemiskinan masih relatif tinggi dibandingkan sasaran pembangunan 2024 yang akan datang," kata Suharso sebagaimana dikutip GoNEWS.co, Selasa (6/6/2023).

Baca Juga: Angka Kemiskinan Jateng bisa Ganjal Ganjar Jika...

Baca Juga: Pejabat Dilarang Gelar Bukber, Ketum PBNU: Mending Bagi-bagi Fakir Miskin, Nggak Usah Pesta 

Lansiran parlemen menyebut, provinsi miskin di tahun pemilu itu antara lain, Aceh, Bengkulu, Sumatera Selatan (Sumsel), Lampung, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, Papua, NTB dan NTT. Selain itu, Jawa Tengah, Jawa Timur dan DIY juga masuk kategori.

Terkait hal ini, Wakil Ketua DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) Muhaimin Iskandar mengungkapkan, dari 16 provinsi tersebut pemerintah perlu melakukan pemilahan akurat sampai ke tingkat desa agar penanganan kemiskinannya bisa lebih tepat.

Baca Juga: Nasib Kuli Angkut Pelabuhan Belawan, Dibutuhkan Tapi Terjerat Kemiskinan 

Baca Juga: Mobil Dinas yang Dicuci Risma Mati Pajak, Milik Bekas Ditjen Fakir Miskin Kemensos

"Dari 16 provinsi tentunya perlu dipilah lagi Kabupaten/Kota atau bahkan Kecamatan atau Desa mana yang memerlukan penanganan khusus. Nah ini perlu dilakukan di awal, jadi lebih terukur dan tentunya harapan saya tepat sasaran," tegas Muhaimin.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Nasional, DPR RI, DKI Jakarta
wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/