Perlunya Tindakan Konkret untuk Menjawab Keprihatinan Masyarakat Terkait Rekrutmen PPPK di Riau

BARU-baru ini, terjadi kontroversi di Provinsi Riau terkait proses dan mekanisme rekrutmen PPPK tenaga pendidik. Gubernur Riau, Syamsuar terkesan tidak tahu menahu tentang hal ini dan hal ini menimbulkan kegelisahan di kalangan masyarakat.

Ade Hartati Rahmat, anggota Komisi V DPRD Riau, mengaku kecewa dengan sikap Gubernur Riau Syamsuar yang terkesan tidak tahu menahu tentang proses dan mekanisme rekrutmen PPPK tenaga pendidik di provinsi tersebut.

Ia meminta Gubernur untuk menunjukkan ketegasan dalam menyikapi persoalan ini dan mengambil langkah konkret.

"Komisi V DPRD Riau sudah melakukan beberapa kali rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan dan terakhir tanggal 8 April dengan Disdik dan BKD. Dari RDP tersebut kami meminta agar Disdik mencermati semua persoalan yang ada terkait proses dan mekanisme rekrutmen P3K tenaga pendidik, yang harus dipastikan transparan dan akuntabel sebelum diumumkan pada tanggal 15 atau 14 April yang lalu."

Permasalahan Rekrutmen PPPK Tenaga Pendidik di Provinsi Riau

Rekrutmen PPPK tenaga pendidik di Provinsi Riau telah menjadi permasalahan yang cukup besar. Hal ini terjadi karena adanya dugaan ketidaktransparanan dalam proses rekrutmen.

Sikap Gubernur Riau

Sikap Gubernur Riau terkait masalah ini terkesan lamban dan tidak tegas. Ia tidak menunjukkan keseriusan dalam menangani masalah ini dan tidak memahami mekanisme yang terjadi di lapangan.

Tuntutan Masyarakat

Masyarakat menuntut agar pemerintah lebih transparan dalam melakukan rekrutmen PPPK tenaga pendidik. Diharapkan pemerintah dapat memastikan bahwa proses rekrutmen dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif.

Langkah yang Harus Diambil

Gubernur Riau, Syamuar harus menunjukkan ketegasannya dalam menyikapi permasalahan ini. Ia harus memahami betul mekanisme rekrutmen PPPK tenaga pendidik dan memastikan bahwa proses tersebut berjalan dengan baik dan adil.

Mengambil Langkah Konkret

Selain menunjukkan ketegasannya, Gubernur Riau juga harus mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan masalah ini.

Ia harus bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Komisi V DPRD Riau untuk mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak. Pemerintah harus meningkatkan transparansi dalam proses rekrutmen PPPK tenaga pendidik. Proses rekrutmen harus dilakukan secara terbuka dan tidak diskriminatif.***