Biaya ONH Jadi Rp49 Juta, Gerindra: Terimakasih Jokowi!

BINTAN - Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyampaikan terimakasihnya kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Agama karena telah menetapkan ongkos naik haji (ONH) diturunkan menjadi Rp49 juta yang sebelumnya Rp69 juta.

Hal itu diungkapkan Muzani saat memberikan sambutan dalam rangka Tasyakuran 15 Tahun Partai Gerindra di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Jumat (17/2/2023).

"Ibu Bapak yang terdaftar sebagai calon jemaah haji tahun 2020 bisa berangkat tanpa penambahan biaya. Sementara untuk jemaah haji tahun 2021-2022 untuk bisa berangkat hanya menamhah Rp 9 juta. Sementara untuk jemaah haji 2023 sudah mulai diberlakukan ONH sebesar Rp 49 juta," kata Muzani dalam pidatonya.

"Meskipun angka itu belum ideal, tapi ini sudah menjadi kesepakatan antara pemerintah dan DPR. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat untuk calon jemaah haji kita. Kami ucapkan terimakasih kepada pemerintah, kepada Kementerian Agama, dan tentu saja kepada Presiden Jokowi," tambahnya.

Muzani menjelaskan, turunnya biaya haji dari 69 juta menjadi 49 juta itu karena keputusan politik. Partai Gerindra melalui Komisi VIII DPR RI telah melakukan perundingan kembali dengan Kementerian Agama, sehingga angka kenaikan biaya haji itu bisa ditekan. Kerja-kerja inilah yang menjadi komitmen Partai Gerindra untuk terus memperjuangkan kepentingan rakyat di usia yang ke 15 tahun.

"Jadi Bapak Ibu, politik itu adalah pangkal dari semua keputusan. Politik adalah ujung dari semua urusan rakyat. Partai politik adalah sebuah intitusi penting dalam pemgambilan keputusan. Partai adalah institusi yang menentukan dalam keputusan-keputusan bernegara. Partai politik tugasnya adalah penyambung lidah rakyat," jelas Wakil Ketua MPR itu.

"Maka ketika pemerintah mengumumkan kenaikan biaya haji yang membuat banyak orang terkaget-kaget ketika diumumkan Kementerian Agama biaya haji reguler menjadi Rp 69 juta. Padahal (biaya haji) yang lalu dibawah Rp 40 juta. Atas dasar itu, Partai Gerindra di Komisi VIII DPR oleh Pak Prabowo memerintahkan agar kita berunding lagi, berhitung lagi supaya ONH reguler naik tidak terlalu tinggi. Dan akhirnya diputuskanlah ONH reguler menjadi Rp 49 juta dari yang sebelumnya Rp 69 juta," ujar Ketua Fraksi Gerindra DPR itu.

Menurut Muzani, banyak rakyat Indonesia yang sudah mengantre puluhan tahun untuk naik haji adalah orang-orang kecil. Mayoritas dari mereka adalah pensiunan, guru honor, petani, nelayan, buruh, para pedagang, dan orang-orang kecil lainnya yang sedikit demi sedikit menabung untuk berhaji di usia tuanya.

"Itu sebabnya Partai Gerindra akan terus berjuang untuk rakyat. Kita ingin Indonesia yang sejahtera, kemiskinan terhapuskan, masalah stunting bisa diatasi. Karena itu Gerindra ingin agar pucuk pimpinan eksekutif dipegang kader terbaik Gerindra. Itu sebabnya kami ingin Ketua Umum kami, Pak Prabowo bisa diberi amanat dan mandat oleh rakyat untuk menjadi Presiden RI. Tiada lain tiada bukan presiden kita 2024 adalah Prabowo Subianto apakah Bapak Ibu semua setuju?," tanya Muzani ke ribuan orang yang hadir di lokasi acara. "Setuju," jawab ribuan hadirin.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Gerindra DPR Ahmad Muzani meminta pemerintah untuk menurunkan ONH yang dinilai terlalu tinggi. Hal itu disampaikan Muzani saat berpidato di Rakerda dan rangkaian acara HUT Partai Gerindra di Provinsi Lampung.

"Sebagai bentuk kesungguhan dari Partai Gerindra ingin terus bersama rakyat dalam usia 15 tahun kami ingin memperjuangkan apa yang menjadi harapan rakyat. Baru-baru ini misalnya Kementerian Agama menyampaikan kenaikan biaya ongkos naik haji (ONH) menjadi Rp 69 juta untuk calon jemaah haji reguler. Menurut kami jumlah kenaikan ONH ini, kenaikan biaya haji ini terlalu berat. Terlalu berat untuk rakyat," ujar Muzani di Lampung pada Senin (30/1/2023)

Pada kegiatan ini, Muzani didampingi oleh Bacaleg DPR RI dari Partai Gerindra Endipat Wijaya dapil Kepri yang juga Ketua DPP Partai Gerindra. Kemudian Ketua DPD Gerindra Kepri Iman Sutiawan, Ketua DPP Prasetyo Hadi dan Martina. Serta jajaran pengurus DPP, DPD, DPC, serta organisasi sayap partai dan relawan.***