Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Veddriq Juara di Shanghai, Panjat Tebing Selangkah Lagi Tambah Tiket Ke Olimpiade 2024 Paris
Olahraga
13 jam yang lalu
Veddriq Juara di Shanghai, Panjat Tebing Selangkah Lagi Tambah Tiket Ke Olimpiade 2024 Paris
2
Manager Timnas Putra dan Timnas Wanita Indonesia Terisi
Olahraga
14 jam yang lalu
Manager Timnas Putra dan Timnas Wanita Indonesia Terisi
3
Bambang Asdianto Bicara Kesiapan Pemain Timnas Basket Indonesia Jelang SEABA U-18 Women’s di Thailand
Olahraga
14 jam yang lalu
Bambang Asdianto Bicara Kesiapan Pemain Timnas Basket Indonesia Jelang SEABA U-18 Women’s di Thailand
4
Lestarikan Warisan Budaya Batak Lewat Konser Musik Anak Ni Raja
Umum
12 jam yang lalu
Lestarikan Warisan Budaya Batak Lewat Konser Musik Anak Ni Raja
5
Rakor PON XXI di Medan, Menpora Dito Sebut Kesiapan Sumatera Utara Sudah Matang
Olahraga
13 jam yang lalu
Rakor PON XXI di Medan, Menpora Dito Sebut Kesiapan Sumatera Utara Sudah Matang
Home  /  Berita  /  DPR RI

Demokrat Usulkan Monitoring oleh KPK jadi Deputi Tersendiri

Demokrat Usulkan Monitoring oleh KPK jadi Deputi Tersendiri
Suasana rapat Komisi III DPR RI bersama KPK di Senayan, Jakarta, Kamis, 9 Februari 2023. (foto: gonewsco/dzulfiqar)
Kamis, 09 Februari 2023 17:03 WIB
JAKARTA - Anggota Komisi III Fraksi Demokrat DPR RI Hinca Pandjaitan dalam rapat bersama KPK di Senayan, Kamis (9/2/2023), menyatakan dorongannya agar KPK memperkuat fungsi monitoring.

"Oleh karena itu, melalui pimpinan, saya mengusulkan, agar divisi monitoring ini menjadi Deputi tersendiri kedepan dan menjadi andalan mencegah korupsi pada penyelenggara negara, yang saya tadi saya sebut menyasar embrio sebelum terjadi korupsi," kata Hinca sebagai dipantau GoNEWS.co di lokasi.

Data yang diterima dewan, kinerja monitoring yang dilakukan KPK pada 2022 telah menghasilkan output yang baik. Berbagai pertanyaan mengenai persoalan-persoalan serius terkait HGU misalnya, akhirnya terjawab dari hasil monitoring KPK terkait layanan pertanahan. Karenanya, Hinca mendorong agar monitoring yang dilakukan KPK bisa lebih dikuatkan hingga pada titik rekomendasi yang mengikat.

"Saya berharap bisa menjadi permulaan penindakan jika rekomendasi tidak dipenuhi," kata Hinca.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Hukum, Nasional, DPR RI, DKI Jakarta
wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/