Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Stefano Cugurra Siapkan Cara Hentikan Da Silva-Ciro di Semifinal Leg Pertama
Olahraga
12 jam yang lalu
Stefano Cugurra Siapkan Cara Hentikan Da Silva-Ciro di Semifinal Leg Pertama
2
Nick Kuippers Bertekad Berikan Hasil Terbaik Untuk Bobotoh
Olahraga
12 jam yang lalu
Nick Kuippers Bertekad Berikan Hasil Terbaik Untuk Bobotoh
3
Pemain Persib Sambut Positif VAR Di Championship Series BRI Liga 1 2023/24
Olahraga
11 jam yang lalu
Pemain Persib Sambut Positif VAR Di Championship Series BRI Liga 1 2023/24
4
Madura United Lanjutkan Target Dengan Semangat K3 Tanpa Pelatih Kepala
Olahraga
11 jam yang lalu
Madura United Lanjutkan Target Dengan Semangat K3 Tanpa Pelatih Kepala
5
Borneo FC Siap Lawan Madura United Dan Tambahan Dukungan Spesial
Olahraga
11 jam yang lalu
Borneo FC Siap Lawan Madura United Dan Tambahan Dukungan Spesial
6
Forum LKS Jakarta Apresiasi Bantuan 1.300 Paket Sembako dari Jokowi
Pemerintahan
11 jam yang lalu
Forum LKS Jakarta Apresiasi Bantuan 1.300 Paket Sembako dari Jokowi
Home  /  Berita  /  DPR RI

Demokrat Usulkan Monitoring oleh KPK jadi Deputi Tersendiri

Demokrat Usulkan Monitoring oleh KPK jadi Deputi Tersendiri
Suasana rapat Komisi III DPR RI bersama KPK di Senayan, Jakarta, Kamis, 9 Februari 2023. (foto: gonewsco/dzulfiqar)
Kamis, 09 Februari 2023 17:03 WIB
JAKARTA - Anggota Komisi III Fraksi Demokrat DPR RI Hinca Pandjaitan dalam rapat bersama KPK di Senayan, Kamis (9/2/2023), menyatakan dorongannya agar KPK memperkuat fungsi monitoring.

"Oleh karena itu, melalui pimpinan, saya mengusulkan, agar divisi monitoring ini menjadi Deputi tersendiri kedepan dan menjadi andalan mencegah korupsi pada penyelenggara negara, yang saya tadi saya sebut menyasar embrio sebelum terjadi korupsi," kata Hinca sebagai dipantau GoNEWS.co di lokasi.

Data yang diterima dewan, kinerja monitoring yang dilakukan KPK pada 2022 telah menghasilkan output yang baik. Berbagai pertanyaan mengenai persoalan-persoalan serius terkait HGU misalnya, akhirnya terjawab dari hasil monitoring KPK terkait layanan pertanahan. Karenanya, Hinca mendorong agar monitoring yang dilakukan KPK bisa lebih dikuatkan hingga pada titik rekomendasi yang mengikat.

"Saya berharap bisa menjadi permulaan penindakan jika rekomendasi tidak dipenuhi," kata Hinca.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Hukum, Nasional, DPR RI, DKI Jakarta
wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/