Oknum Kades Diduga Cabuli Mahasiswi KKN, Ini Kata Bupati Magetan

MAGETAN - Bupati Magetan Suprawoto akhirnya angkat bicara soal kades Kediren Kecamatan Lembeyan, Magetan berinisial DHS yang diduga mencabuli mahasiswi yang melakukan kuliah kerja nyata (KKN) di desa setempat. Kang Woto, sapaan akrab Bupati Suprawoto, menginginkan masalah itu tak lagi diperpanjang.

Sejauh yang dia pantau dari laporan yang bersangkutan dan dinas terkait yang melakukan pendampingan, masalah itu sudah diselesaikan oleh pihak kades, kampus sang mahasiswi, dan keluarga korban.

"Itu kan sudah ada perdamaian, sudah ada klarifikasi dari.masing-masing pihak. Itu kalau dalam programnya Kejaksaan negeri kan restorative justice. Jadi persoalan itu kalau sudah ada titik temu yang tidak usah diperpanjang,” kata Kang Woto usai meresmikan masjid di Pasar Sayur Magetan, Sabtu (4/2/2023).

Dia menilai ada miskomunikasi. Dalam pantauannya, dari lembaga kampus dan kades serta mahasiswi yang merasa jadi korban sudah ada klarifikasi. Sehingga, permasalahan itu sebenarnya sudah selesai.

“Namun begitu, adanya kejadian itu seharusnya menjadi pembelajaran bagi siapa saja. Hendaknya tetap melakukan sesuatu secara etis. Jika tidak patut dilakukan, maka ya jangan dilakukan,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, seorang kades (kepala desa) di Magetan diduga mencabuli mahasiswi yang sedang Kuliah Kerja Nyata (KKN). Kasus ini diketahui warga, yang kemudian melaporkan ke Camat beramai-ramai.

Sejumlah warga Desa Kediren, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan menggeruduk kantor Camat Lembeyan, Kamis (1/2/2023). Mereka wadul ke Camat Lembeyan, Samsi Hidayat soal dugaan pencabulan yang dilakukan Kades DHS kepada salah satu mahasiswi KKN di desa setempat.

Mereka meminta Samsi melaporkan sejumlah fakta tersebut pada Bupati Magetan Suprawoto. Juga mendesak agar kades segera dinonaktifkan dan menyatakan sudah tidak mau dipimpin oleh oknum tak berkelakuan baik.

Devri, warga setempat sekaligus perwakilan kelompok warga mengatakan pihaknya menyatakan mosi tidak percaya pada DHS pasca beredarnya kabar di media sosial terkait dugaan pencabulan yang dialami mahasiswi salah satu universitas swasta di Kota Madiun.***