Daripada Tuntut Masa Jabatan, Fahri Hamzah Sarankan Kades Minta Penambahan Anggaran

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan, di dalam sistem demokrasi tidak ada istilah penambahan masa jabatan. Adapun ia menuturkan, di dalam penerapan sistem tersebut masa jabatan justru harus dikurangi.

"Tidak ada yang namanya ekstensi jabatan. Dalam demokrasi jabatan itu malah harus dikurangi," kata Fahri, dalam diskusi daring Gelora Talks, Rabu (25/1/2023).

"Semakin matang demokrasi biasanya masa jabatannya semakin dipotong," sambung Fahri.

Ia kemudian menyinggung jalannya sistem demokrasi di Amerika Serikat. "Demokrasi Amerika makin matang dipotong tinggal 4 tahun masa jabatan Presidennya," ujarnya.

Menurutnya, Indonesia juga seharusnya melakukan hal serupa dengan itu. "Demikian juga dengan kita. Apalagi kalau kewenangannya besar justru jabatannya harus dipotong karena uang dan kewenangannya akan kita berikan semakin besar," kata Fahri Hamzah.

Oleh karena itu, ia mengingatkan para Kepala Desa agar jangan mau dijanjikan perpanjangan masa jabatan. "Jadi jangan teman-teman Kepala Desa itu mau diiming-imingi dengan perpanjangan masa jabatan yang tidak punya konsekuensi anggaran," tuturnya.

Fahri mengatakan, para Kepala Desa harusnya lebih realistis meminta penambahan anggaran desa daripada penambahan masa jabatan. "Coba yang diminta adalah sesuatu yang membuat desa menerima transfer yang lebih besar setiap tahun dari Pemerintah di atasnya. Itu lebih real daripada memperpanjang masa jabatan," kata Fahri.

Menurutnya, masa depan pembiayaan pembangunan Indonesia adalah di desa. Fahri menuturkan, saat ini justru terlalu banyak anggaran yang terpotong di tingkat Pemerintah Pusat daripada di desa. "Menurut saya masa depan pembiayaan pembangunan kita itu di desa aja," kata Fahri.

"Terlalu banyak yang kita potong untuk Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota. Sementara desa itu mendapatkan terlalu sedikit. Rp 1 Miliar (per) satu desa itu terlalu sedikit," sambung Fahri.

Menurutnya, harus ada Presiden yang berani menjanjikan peningkatan jumlah anggaran desa. "Bahkan harus ada Presiden yang berani menjanjikan kalau dia terpilih Rp 5 Miliar setiap desa misalnya," tuturnya.

Fahri mengatakan, peningkatan anggaran desa harus meningkat agar pengelolaan desanya juga meningkat. "Masifnya pembangunan desa, terutama infrastruktur desa. Baik jalan, jembatan, pencahayaan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain sebagainya termasuk kebersihan sehingga desa kita itu bersinar," kata Fahri.

Lanjutnya, hal itu juga tentu akan memengaruhi pengelolaan kebersihan di setiap desa di Indonesia agar dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung. "Desa kita mengeluarkan cahaya karena bersih. Sungainya bersih. Got-gotnya bersih. Harus dan sebagainya. Barulah dia bisa menjadi tujuan kunjungan wisatawan dan sebagainya," kata Fahri Hamzah.***